Pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Pejuang Bravo Lima (PBL) Sumatera Barat (Sumbar) masa bhakti periode 2020-2025 telah resmi dikukuhkan dan dilantik, Sabtu, (14/11/2020) kemaren.
Sedikitnya 150 orang terdiri dari pengurus DPD dan DPC Pejuang Bravo Lima se-Sumbar dilantik langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo Lima, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, bertempat di auditorium kantor gubernur Sumbar.
Dalam acara pelantikan tersebut, turut pula dihadiri sejumlah jenderal pendiri Bravo Lima dan politisi juga pengacara Ruhut Sitompul.
Ketua Umum PBL Sumbar, H. Boy Lestari Dt. Palindih, mengatakan dilantiknya ia menjadi Ketua Umum PBL Sumbar selain dirinya diminta menjadi pengurus juga dikarenakan visi misi Bravo Lima mulia untuk bangsa dan negara.
“Jadi, pelantikan pengurus PBL Sumbar kemaren itu tidaklah perlu dipolemikkan. Menurut hukum dan undang undang kami legal karna sudah ada SK dan langsung di lantik oleh Ketum Di Aula Gubernur,” ujar Boy Lestari Dt Palindih dalam keterangan tertulisnya menjawab Topsumbar.co.id, Minggu, (15/11/2020) siang.
Dikatakan Boy Lestari Dt Palindih, Pejuang Bravo Lima ini adalah Ormas murni untuk kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan politik apalagi Bisnis.
“Jadi kalau ada yang ingin bergabung silakan, kami menerima. Welcome,” tutup Boy Lestari Dt Palindih, menanggapi suara sumbang terhadap penolakan dilantiknya DPD dan DPC Pejuang Bravo Lima oleh ketua Umum DPP Pejuang Bravo Lima Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.
Sebelumnya diberitakan Topsumbar.co.id, Sabtu, (14/11/2020), kemaren. pelantikan H. Boy Lestari Dt Palindih sebagai Ketua Umum DPD Pejuang Bravo Lima Sumbar ditolak oleh pengurus Relawan Bravo 5 Sumbar.
Penolakan keras itu disampaikan Wakil Ketua Bravo 5 Sumbar, Barnes Anes, Dt Pisang dan turut didampingi Ketua Bravo 5 Kota Padang Panjang, Rommie Manasekh Akbar saat menggelar konperensi pers, di Padang Panjang, Sabtu, (14/11/2020) pagi, kemaren.
Dikatakan Barnes, penolakan terhadap Boy Lestari Dtk Palindih sebagai Ketua Umum PBL Sumbar dikarenakan dua hal mendasar.
Pertama, sebut Barnes, Boy Lestari Dtk Palindih bukanlah Anggota relawan Bravo 5 Sumbar.
Kedua, sebelum ini Boy Lestari Dtk Palindih tidak pernah berjuang didalam barisan Relawan Bravo 5 Sumbar yang dulunya dibentuk guna memenangkan pasangan Jokowi-Maa’ruf di Sumbar pada Pilres 2019 lalu.
“Jadi, dengan dua hal mendasar tersebut, saya selaku pribadi dan bersama relawan Bravo 5 Sumbar kabupaten kota lainnya menolak Boy Lestari Dtk Palindih sebagai Ketua Umum PBL Sumbar,” tegas Barnes.
“Setahu kami, dia tidak pernah berjuang bersama Bravo 5. Tetapi, kenapa sekarang bisa ditunjuk dan dilantik sebagai Ketua Umun PBL Sumbar. Sehingga, kami menolak pelantikan tersebut,” tandas Bernes Arnes menambahkan yang juga didampingi Nazirwan Sutan Mudo.
Diceritakan Romie Manasek Akbar, relawan Bravo 5 Sumbar dalam perjalanannya hanya terdiri dari beberapa orang saja, termasuk M.Zein, Bernes Arnes Dt. Pisang dan dirinya, ketika memulai pergerakan untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Setelah waktu berjalan, akhirnya terbentuklah kepengurusan di 19 kabupaten/ kota dan dikoordinir oleh KetuaDPD Relawan Bravo 5 Sumbar M. Zein didampingi Bernes Arnes Dt. Pisang sebagai wakil ketua dan sejumlah pengurus lainnya,” ceritanya.
Setelah pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Relawan Bravo 5 yang awalnya berupa kelompok pergerakan biasa berubah bentuk sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas), Tiba-tiba muncul nama Boy Lestari Dt. Palindih, sehingga banyak teman-teman di Bravo 5 Sumbar yang merasa kaget,” jelasnya.
Disebutkan Romie, pihaknya bersama sejumlah pengurus Bravo 5 Sumbar sudah pernah mempertanyakan langsung ke sejumlah pengurus DPP Bravo 5 Pusat dan meminta untuk meninjau kembali penunjukan Boy Lestari Dt. Palindih sebagai Ketua DPD Bravo 5 Sumbar. Termasuk melayangkan protes di dalam Group WA Bravo 5 Sumbar yang didalamnya juga ada Jend. Purn Fachrur Rozi yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agama.
“Akibat kegaduhan dengan bahasa keras di dalam group WA Bravo 5 Sumbar. Akhirnya pak Fachrur Rozi mengutus beberapa tim, termasuk Mayjen. Purn Zainal Abidin, Ruhut Sitompul dan SP Sitorus untuk meninjau fakta yang sebenarnya di lapangan,” urai Romie.
Setelah dikakukan pertemuan dan investigasi oleh tim DPP sehari sebelum pelantikan, maka sehari sebelum acara pelantikan, tim telah melakukan investigasi dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah Relawan Bravo 5 Sumbar.
“Dalam keterangannya kepada kami, tim investigasi dari DPP juga mengaku kaget dengan semua fakta yang terjadi di lapangan. Malahan mereka juga mengaku tertipu dengan Kita berarti sama sama tertipu dengan semua laporan yang disampaikan ke DPP dan semua fakta tersebut akan disampaikan ke bapak Ketua Umum dan kita akan lakukan evaluasi,” sebut Romie.
Pada pertemuan yang dilakukan di Resto Cisangkui kawasan GOR Agus Salim itu, tim dari DPP juga meminta kepada relawan untuk menahan diri dan tidak melakukan aksi hingga proses pelantikan selesai.
Dikutip Topsumbar.co.id dari berbagai sunber, Bravo Lima, selain diketuai oleh Jend Purn. Fachrul Razi juga dimotori sejumlah Jenderal Purn, diantaranya Luhut Panjaitan, eks Kasum TNI Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, Letjen TNI (purn) Sumardi, Mayjen TNI (purn) Heriyono Harsoyo, Mayjen TNI (purn) Zainal Abidin, Mayjen TNI (purn) Heriyadi, Brigjen TNI (purn) Paulus Prananto dan mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (purn) Marsetio.
Bravo Lima terbentuk saat Pilpres 2019 guna mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.
(AL)
