TOPSUMBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya memaksimalkan kembali layanan publik pascalibur Hari Raya Idul fitri 1446 Hijriah.
Ia meminta seluruh instansi pemerintahan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk kembali bekerja secara optimal dan profesional.
Muhidi menilai, libur panjang seharusnya menjadi momen menyegarkan semangat pengabdian, bukan sebaliknya menurunkan semangat kerja.
Ia mengingatkan agar para aparatur negara kembali fokus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan semangat baru.
“Setelah menikmati momen lebaran bersama keluarga, saatnya kita kembali bekerja dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap seluruh instansi di provinsi maupun kabupaten/kota segera memberikan pelayanan maksimal, tanpa ada penurunan kualitas,” ujar Muhidi di Padang, Senin (7/4/2025).
Dikatakannya, bahwa kualitas pelayanan publik mencerminkan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, keterlambatan, ketidaktepatan, maupun sikap abai dalam memberikan pelayanan harus segera dihindari.
“Jangan sampai masyarakat yang datang dengan harapan tinggi justru kecewa karena pelayanan yang lamban. Apalagi setelah libur panjang, biasanya urusan administrasi menumpuk. Hal ini harus diantisipasi dengan kesiapan dan disiplin pegawai,” tegasnya.
Selain itu, Muhidi juga mengapresiasi sejumlah instansi yang telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal, sehingga pelayanan tetap berjalan normal sejak hari pertama kerja.
Ia berharap semangat ini dapat menjadi contoh bagi lembaga dan OPD lainnya.
“Momentum Idul fitri seharusnya memperkuat integritas dan semangat kerja aparatur. Layani masyarakat dengan hati, karena pelayanan yang baik adalah bentuk nyata dari pengabdian,” ujarnya.
Tak lupa, Muhidi turut mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan sebelum dan sesudah libur lebaran.
Evaluasi ini, menurutnya, penting untuk merumuskan perbaikan ke depan.
“Pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sedang kita dorong. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan,” kata Muhidi.
Mengakhiri pernyataannya, Muhidi mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap layanan publik, demi mendorong lahirnya perubahan yang lebih baik.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel