Insiden Penolakan di Rumah Dinas Gubernur Sumbar, Basril Basyar: Ini Bentuk Penghinaan terhadap Nilai Keterbukaan

TOPSUMBAR – Idul Fitri 1446 H yang seharusnya menjadi momentum suci untuk mempererat silaturahmi, justru menyisakan luka mendalam di Kota Padang.

Harapan jurnalis dan warga untuk bersalaman dan berbagi hangatnya Lebaran dengan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, pupus di hadapan gerbang tertutup Rumah Dinas Gubernur.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa pagi, 1 April 2025. Di bawah mentari Lebaran yang cerah, sejumlah jurnalis dan warga datang dengan niat tulus untuk mengikuti tradisi open house.

Namun, kehadiran mereka dihentikan oleh barikade petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang menyatakan bahwa ada “pembatasan tamu atas instruksi atasan”.

“Sungguh menyakitkan,” ungkap Fal Sanar, jurnalis yang sehari-hari meliput kegiatan di ibu kota provinsi.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh Dodi Indra, rekan sesama jurnalis. Ia bahkan menyaksikan seorang ibu menggendong bayi berusia dua minggu yang ditolak masuk.

“Saya bukan pengemis, saya hanya ingin bertemu Pak Gubernur,” ujar sang ibu lirih, meninggalkan kesan pilu pada suasana yang seharusnya penuh kehangatan.

Ironi semakin mencuat ketika sejumlah jurnalis lain, diduga memiliki akses khusus, terlihat bebas memasuki rumah dinas.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan transparansi di tengah momen suci tersebut.

Sementara itu, sorotan tajam datang dari tokoh pers senior Sumatera Barat, Dr. Ir. H. Basril Basyar, MM yang dengan tegas mengecam tindakan tersebut.

“Sungguh keterlaluan! Melarang jurnalis dan masyarakat bersilaturahmi di hari Lebaran adalah bentuk penghinaan terhadap nilai keterbukaan,” tegas Basril, yang juga Ketua Dewan Pembina Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI).

Menurutnya, insiden ini mencerminkan rusaknya hubungan kemitraan antara pemerintah dan pers.

“Ini bukan sekadar soal ditolak masuk, ini soal bagaimana seorang pemimpin memperlakukan rakyat dan pers. Jurnalis bukan tamu tak diundang, mereka mitra strategis dalam demokrasi,” ujarnya.

Basril menambahkan, Idul Fitri seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk merajut kembali hubungan hangat antara pemerintah dan masyarakat.

“Alih-alih mempererat silaturahmi, justru tercipta jarak yang menyakitkan,” katanya.

Kontras mencolok tampak di kediaman Ketua DPRD Sumbar, H. Muhidi, yang membuka pintunya lebar-lebar untuk menyambut siapa saja yang datang.

Suasana hangat dan terbuka di sana menjadi pembanding yang tajam terhadap kekakuan di Rumah Dinas Gubernur.

Menanggapi kejadian ini, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sumbar, Mursalim, membantah adanya pembatasan tamu.

Namun pernyataan tersebut dinilai jauh dari kenyataan oleh para saksi mata yang mengalami langsung penghalangan.

Basril Basyar menegaskan perlunya evaluasi dan tindakan nyata atas kejadian ini.

Ia mendesak agar pihak yang bertanggung jawab atas penghalangan tersebut segera ditindaklanjuti.

“Ini bukan sekadar soal salah atau benar, tapi soal menjaga martabat profesi jurnalis dan hak rakyat untuk bersilaturahmi. Jangan sampai insiden ini terulang kembali di masa depan,” pungkasnya.

Menurutnya, Idul Fitri seharusnya menjadi simbol keterbukaan, kehangatan, dan persaudaraan. Sayangnya, di Sumatera Barat tahun ini, yang tersisa justru luka di balik pintu yang tertutup rapat.

(JA)