TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.
Seruan tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumbar 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (15/4/2025).
“Setelah sejumlah keberhasilan yang kita capai hingga berakhirnya RPJPD tahun 2024, maka RKPD 2026 tentu harus merujuk kepada RPJPN dan RPJPD 2025-2029,” kata Mahyeldi dalam sambutannya yang juga diikuti secara daring oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam kepemimpinan Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Pemprov Sumbar mengusung visi “Sumatera Barat Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya.”
Visi ini diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun program-program prioritas yang mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
“Peran aktif kabupaten dan kota sangat vital. Kita juga harus menggerakkan perantau Minang di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, untuk lebih berkontribusi dalam membangun daerah,” ujar Mahyeldi lagi.
Ia menegaskan sejumlah prioritas pembangunan yang akan digarap, mulai dari pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pangan dan ekonomi hijau, pengembangan nagari sebagai basis kemajuan daerah, hingga penguatan infrastruktur yang tanggap bencana.
Lebih jauh, Mahyeldi juga menyebut pentingnya mendorong Sumbar sebagai pusat perdagangan di bagian barat Indonesia, penguatan budaya lokal yang berlandaskan agama, serta peningkatan sektor pariwisata dan UMKM melalui akselerasi ekonomi kreatif.
Tak kalah penting, pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif menjadi perhatian utama.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dalam pemaparannya juga menekankan pentingnya sinergi dan pemahaman terhadap visi Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta kepala daerah memahami program-program nasional lewat buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang ditulis langsung oleh Presiden.
“Ada tiga hal penting yang harus kita dorong, yaitu sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ini kunci dalam menyelaraskan Asta Cita Presiden dengan visi kepala daerah,” kata Bima.
Meski demikian, Bima Arya juga memberikan apresiasi atas capaian Sumbar, terutama dalam hal angka kemiskinan yang tercatat 5,97 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 9,03 persen.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa persoalan pengangguran dan stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani serius.
Sementara itu, Deputi Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, menekankan pentingnya RKPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2026.
Dikatakannya bahwa masalah pangan, energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif merupakan fokus utama dalam pembangunan nasional.
“Untuk Sumbar sendiri, perhatian khusus juga perlu diberikan pada ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim, dan isu reforma agraria. Semua itu harus tertuang jelas dalam RKPD 2026 dan mengacu penuh pada RPJMN 2025-2029,” ujar Medrilzam.
Musrenbang RKPD 2026 turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, kepala instansi vertikal dan BUMN, serta para akademisi dari perguruan tinggi.
(adpsb/isq)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
