DPRD Payakumbuh Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2024, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintahan

DPRD Payakumbuh Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2024, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintahan
DPRD Payakumbuh Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2024, Dorong Perbaikan Kinerja Pemerintahan

TOPSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 10 April 2025.

Rekomendasi ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kota sepanjang tahun anggaran 2024.

Wakil Ketua DPRD Payakumbuh, Hurisna Jamhur yang memimpin jalannya paripurna mengatakan, rekomendasi tersebut merupakan bentuk pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.

Bacaan Lainnya

“LKPJ ini bukan sekadar laporan formalitas, tapi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama satu tahun. Karena itu, kami berharap rekomendasi DPRD bisa menjadi pijakan penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan ke depan,” ujar Hurisna.

Ia menekankan bahwa rekomendasi ini harus segera disampaikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata.

Terutama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik.

Menurut Hurisna, proses penyusunan rekomendasi dimulai sejak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ pada 10 Maret 2025.

Setelah itu dilanjutkan dengan serangkaian rapat kerja bersama OPD, kunjungan lapangan, penyusunan laporan, hingga pembahasan dalam rapat gabungan komisi.

Hasil pembahasan dari Pansus I, II, dan III menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada 2024 patut diapresiasi.

Namun DPRD tetap mencatat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan.

Beberapa persoalan yang disorot di antaranya adalah capaian sub kegiatan yang masih berada di bawah 70 persen, belum optimalnya kinerja beberapa OPD, keterbatasan sarana dan anggaran, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“DPRD mendorong agar OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mendapatkan alokasi anggaran yang lebih proporsional. Penganggaran dan pembelanjaan harus dilakukan lebih cermat dan efektif,” tutur Hurisna.

Selain itu, ia juga menyoroti peningkatan kualitas SDM, pengadaan sarana pendukung, serta pelibatan masyarakat dalam proses pemerintahan menjadi poin penting dalam rekomendasi DPRD.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD.

Ia menilai rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah kota.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Payakumbuh atas pembahasan dan rekomendasi LKPJ ini. Ini menjadi landasan kami dalam memperbaiki pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” ujar Elzadaswarman.

Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menginstruksikan seluruh OPD untuk menelaah dan menjadikannya sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan mendatang.

“Kami ingin rekomendasi ini benar-benar menjadi acuan perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas. Karena itu, seluruh OPD kami minta untuk mencermatinya dengan serius,” pungkasnya.

(TON)

Dapatkan update berita terbaru dari  Topsumbar. Mari bergabung di Facebook  Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel

Pos terkait