TOPSUMBAR – Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu yang berkembang terkait percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang menuai kritik publik.
Ia menegaskan, pembahasan RUU itu dipercepat karena urgensi penyelarasan masa jabatan perwira tinggi di lingkungan TNI, bukan untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi seperti era Orde Baru.
RUU TNI semula masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 usai disetujui dalam rapat paripurna DPR pada 18 Februari 2025.
Hanya sebulan berselang, Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati pembahasan RUU TNI untuk dibawa ke paripurna pada 18 Maret 2025, lalu akhirnya disahkan pada 20 Maret 2025.
Pengesahan ini tetap dilakukan meski berbagai kelompok masyarakat menyuarakan penolakan.
Menanggapi hal itu, Prabowo menyebut bahwa percepatan tersebut dilatarbelakangi oleh fakta beberapa Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan yang hanya menjabat dalam waktu singkat karena mendekati usia pensiun.
“Ada perwira tinggi yang belum lama menjabat, tapi sudah harus pensiun. Maka dari itu, kami menilai perlu ada revisi, khususnya soal usia pensiun,” jelas Prabowo saat berbincang dengan pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas, Rabu (9/4/2025).
Selain itu, Prabowo juga menampik anggapan bahwa RUU TNI adalah upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali peran ganda militer di ranah sipil.
“Enggak ada niat. TNI dwifungsi, come on, nonsense itu. Saya tegaskan, tidak ada niat seperti itu,” kata Prabowo dengan nada serius.
Mengenai aturan yang memungkinkan prajurit aktif menempati posisi di kementerian atau lembaga, Prabowo menyebut hal itu hanya berlaku dalam konteks khusus seperti penanggulangan bencana, operasi intelijen, dan penyelamatan.
“Itu hanya memformalkan apa yang sudah ada. Semua ada alasan logisnya,” ujarnya.
Prabowo juga mengklaim sebagai salah satu tokoh yang mendukung prinsip supremasi sipil dalam struktur pertahanan.
Ia mengingatkan publik bahwa dirinya pernah menerima keputusan Presiden BJ Habibie saat diberhentikan dari posisi Pangkostrad pada 1998.
“Saya waktu itu tunduk. Padahal saya pegang pasukan paling banyak. Jadi jangan selalu bawa narasi negatif terus,” ungkapnya.
Ia pun mengakui bahwa TNI dan Polri masih memiliki kekurangan, namun ia sudah meminta kedua institusi itu untuk segera melakukan pembenahan.
“TNI dan Polri juga harus bersih. Saya minta mereka perbaiki diri dulu sebelum saya ambil langkah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutup Prabowo.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
