TOPSUMBAR – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa Perum Bulog harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani, bukan justru menghambat mekanisme pasar yang menguntungkan mereka.
“Jika harga beras di tingkat petani sudah berada di atas nilai keekonomisan, Bulog seharusnya tidak perlu ikut campur. Namun, jika harga gabah anjlok, barulah Bulog turun tangan untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Alex di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kebijakan Bulog yang melibatkan Babinsa dalam menyerap hasil panen petani pada kuartal pertama tahun 2025.
Kebijakan ini merupakan interpretasi terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga produksi beras nasional.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diperkirakan mencapai 8 juta ton hingga Maret 2025 dan akan meningkat menjadi 13-14 juta ton pada April.
Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil, sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).
Alex menilai harga tebus Rp6.500 per kilogram yang ditetapkan Bulog sudah ideal.
Namun, jika ada pihak lain yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi, sebaiknya Bulog membiarkan mekanisme pasar berjalan secara alami.
“Presiden ingin kesejahteraan petani meningkat. Jika harga di pasar lebih tinggi dari harga Bulog, artinya tujuan itu sudah tercapai tanpa perlu intervensi pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alex mengingatkan bahwa harga tebus tidak boleh disamaratakan di semua daerah.
“Misalnya, di suatu wilayah ada pembeli yang sanggup membayar Rp7.000 per kilogram, maka Bulog juga harus menyesuaikan diri jika ingin membeli gabah di daerah tersebut. Jangan tetap bersikeras pada harga Rp6.500 per kilogram karena itu justru merugikan petani,” tegasnya.
Kekhawatiran terhadap Peran Aparat dalam Serapan Gabah
Alex juga mengkritisi kebijakan Bulog yang melibatkan aparat dalam penyerapannya, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan petani.
“Dengan adanya aparat dalam proses ini, petani bisa merasa seolah-olah dipaksa untuk menjual gabah atau beras mereka ke Bulog, padahal bisa saja ada pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan monopoli dalam sektor ini dan menekankan pentingnya pemahaman yang tepat terhadap instruksi Presiden.
“Instruksi Presiden sudah jelas, yaitu menyejahterakan petani. Jika ada pembeli yang bersedia membayar lebih tinggi dari Bulog, petani harus diberi kebebasan untuk menjual kepada mereka,” imbuhnya.
Meski demikian, Alex mengakui bahwa banyak petani bersyukur atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan Bulog menyerap hasil panen mereka dengan harga keekonomisan.
Namun, dirinya mempertanyakan maksud dari surat edaran Bulog yang beredar belakangan ini.
“Dengan adanya surat itu, kesan yang muncul adalah petani diwajibkan menjual ke Bulog. Jika demikian, ini sudah bertentangan dengan instruksi awal dari Presiden Prabowo,” pungkasnya.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
