TOPSUMBAR – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti perbedaan sikap para menteri dalam menyikapi temuan beras berkutu eks impor di gudang Bulog Yogyakarta.
Ia menilai, perbedaan pernyataan antara Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Menteri Koordinator Bidang Pangan menunjukkan lemahnya koordinasi dalam pemerintahan.
“Menteri Pertanian mengatakan beras berkutu itu tidak akan digunakan lagi. Kepala Bapanas justru menyebut masih bisa dikonsumsi setelah melalui proses fumigasi. Sementara Menko Bidang Pangan berkilah jumlahnya hanya sedikit. Ternyata koordinasi di antara para pembantu presiden ini terasa sangat mahal,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya, Senin (17/3/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Alex merespons temuan yang diungkapkan Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, dalam rapat bersama Menteri Pertanian, Selasa (11/3/2025).
Titiek menyebutkan, ada sisa beras impor tahun sebelumnya yang masih tersimpan di gudang Bulog Yogyakarta dalam kondisi berkutu.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengaku telah mengecek informasi tersebut bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Dirut Bulog Novi Helmy Prasetya.
“Ada sedikit (beras berkutu), sudah saya cek dengan Pak Bulog dan Mentan, jumlahnya kecil, cuma beberapa karung,” kata Zulkifli saat meninjau harga sembako di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).
Namun, pernyataan itu berbeda dengan yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Ia menyebutkan bahwa jumlah beras berkutu yang rusak berkisar antara 100 ribu hingga 300 ribu ton, meski angka tersebut masih berupa laporan sementara.
“Yang pasti, ada 10 ton beras berkutu di gudang Bulog Yogyakarta,” ujar Amran usai rapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Di sisi lain, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan stok beras berkutu tersebut masih bisa dikonsumsi setelah melalui proses fumigasi atau pengendalian hama.
Alex menegaskan bahwa perbedaan sikap ini bukan sekadar soal benar atau tidaknya langkah yang diambil masing-masing pihak.
“Persoalannya bukan sekadar pilihan kebijakan yang mereka ambil, tetapi bagaimana masyarakat melihat cara para pembantu presiden menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, ketidaksepahaman dalam menyikapi persoalan ini mencerminkan kuatnya ego sektoral di masing-masing kementerian.
“Jika koordinasi untuk menyelesaikan satu masalah saja sulit, bagaimana mereka bisa memastikan keberhasilan program swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo?” kritiknya.
Ia bahkan berandai-andai, jika program swasembada pangan berhasil, akan ada klaim sepihak dari berbagai pihak yang merasa paling berjasa.
“Namun, jika gagal, masing-masing akan mencari cara untuk menyelamatkan diri sendiri, seperti yang terjadi dalam kasus beras berkutu ini,” tutup Alex.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
