TOPSUMBAR – Sebagai kota yang berada di jalur perlintasan, Kota Solok menarik banyak pendatang untuk menetap dan beraktivitas ekonomi.
Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan tata kota, parkir liar, dan sistem drainase yang sering tersumbat.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kota Solok berencana membangun Kawasan Pusat Kota Terpadu.
Rencana ini mengemuka dalam Forum Perangkat Daerah RPJMD Kota Solok yang berlangsung pada Rabu (19/3/2025) di Akmal Room Bappeda.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok, Afrizal, mengungkapkan bahwa penataan kawasan pusat kota menjadi bagian dari visi dan misi Wali Kota 2025-2029 serta selaras dengan program prioritas tingkat provinsi dan nasional.
“Tahun ini, akan disusun masterplan pembangunan kawasan pusat kota terpadu, termasuk Detail Engineering Design (DED) pembangunan parkir bawah tanah di Taman Kota Syech Kukut dengan konsep taman terbuka di atasnya,” jelas Afrizal.
Menurutnya, rencana tersebut akan diajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, pemerintah juga berencana membangun drainase utama serta jalur pedestrian yang ramah anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Hanif, menekankan pentingnya penataan kawasan permukiman agar lebih aman, nyaman, dan asri.
Ia menyebutkan bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni terus dilakukan, tetapi jumlah rumah yang dikategorikan tidak layak huni belum mengalami penurunan yang signifikan.
“Setelah rumah baru dibangun, rumah lama tetap dipertahankan oleh pemiliknya dan masih tercatat sebagai rumah tidak layak huni. Ini menjadi tantangan bagi kami,” ungkap Hanif.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Edrizal, menyoroti masalah sampah di Kota Solok yang mencapai 50 ton per hari, dengan 25 ton di antaranya merupakan sampah organik.
“Tingkat pengurangan sampah oleh masyarakat baru mencapai 18 persen, sementara target nasional adalah 30 persen. Jika setiap rumah tangga mengolah sampah organik menjadi kompos, jumlah sampah yang dibuang ke TPA bisa dikurangi,” ujarnya.
Dalam bidang transportasi, Kepala Dinas Perhubungan, Ikhlas, menegaskan perlunya peremajaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan lampu hemat energi.
Selain itu, ia juga menyampaikan rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pengaturan titik parkir agar tidak menghambat lalu lintas.
Forum ini juga diwarnai dengan berbagai masukan dari peserta. Januardi, seorang penggiat lingkungan, menyarankan agar pohon pelindung di Kota Solok tidak menggunakan mahoni karena dapat merusak jalan.
“Lebih baik menanam pohon kenanga atau minyak kayu putih yang lebih bermanfaat,” usulnya.
Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk pemanfaatan lahan di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) Laiang sebagai area budidaya serai wangi.
Sartria Arjuna, seorang pengamat lingkungan, menambahkan bahwa pembangunan perumahan harus memperhatikan dampak ekologis serta mengintegrasikan pendidikan dengan wawasan lingkungan.
Menanggapi berbagai masukan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Asfi Yeni, menegaskan bahwa setiap usulan akan diselaraskan dengan rencana strategis masing-masing dinas terkait.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi gagasan untuk memanfaatkan fasilitas sosial di perumahan sebagai ruang hijau dan mendukung Kelompok Petani Atsiri dalam mengelola lahan Balitro,” tuturnya.
Forum ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, sebagai langkah awal dalam mewujudkan penataan Kota Solok yang lebih tertata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
(GRA)
