TOPSUMBAR – Kota Padang kembali dihebohkan dengan aksi tawuran antar pemuda yang terjadi di Jalan Raya Indarung, tepatnya di kawasan Cengkeh, pada Jumat (21/3/2025) lalu sekitar pukul 05.50 WIB.
Peristiwa serupa juga sempat terjadi di lokasi yang sama pada Minggu (16/3/2025) lalu.
Video tawuran ini beredar luas di media sosial, salah satunya melalui akun Instagram @infopadang_.
Sejumlah netizen mempertanyakan mengapa tawuran masih marak terjadi meskipun lokasi kejadian berdekatan dengan Polsek Lubuk Kilangan dan Koramil.
Selain itu, mereka juga menyoroti kinerja Dubalang Kota Padang yang sebelumnya digadang-gadang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat, terutama saat sahur di bulan Ramadan.
“Sudah dua kali tawuran terjadi di sini setelah Dubalang Kota dikukuhkan. Tapi mana aksi Dubalang yang katanya bisa memberikan rasa aman? Mana?” ujar Dori, salah seorang warga Cengkeh, saat dihubungi awak media.
Dori berharap Pemerintah Kota Padang benar-benar hadir dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi warganya.
Ia meminta aparat seperti Satpol PP, Dubalang Kota, dan kepolisian untuk mengambil langkah nyata dalam menangani masalah ini.
“Kami butuh rasa aman. Kami ingin aksi nyata, bukan sekadar janji. Bantu kami mewujudkannya,” tegasnya.
Secara terpisah, anggota DPRD Kota Padang, M Tommy Arby Rumengan mengatakan bahwa kinerja dubalang yang dibentuk baru-baru ini masih belum efektif karena masih dalam waktu yang singkat.
“Semua butuh proses, kita harus perlu bersabar dengan kinerja para dubalang ini. Kita dari DPRD Kota Padang tentu akan terus mengawal program pemerintah ini agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal,” ujarnya, Minggu (23/3/2025).
Tommy yang juga anggota Komisi III dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan bahwasanya DPRD memiliki fungsi sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yang mana pihaknya akan melakukan penilaian terhadap efektivitas suatu program.
Oleh karena itu, dirinya menyebut jika pemerintah membuat sebuah kebijakan, maka DPRD akan menilai terlebih dahulu.
Jika kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka DPRD akan mendukung program tersebut.
Namun sebaliknya, jika program tersebut tidak memberikan manfaat, maka DPRD berhak memberikan masukan dan arahan.
“DPRD bukan untuk melawan pemerintah melainkan bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Jadi, program pembentukan dubalang ini masih akan terus kita dalami, apakah memang memberikan manfaat atau sebaliknya. Semua butuh proses, tidak mungkin efektif dalam waktu singkat,” tutupnya.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
