TOPSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan rapat paripurna penyampaian pidato sambutan pertama Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030.
Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar, pada Senin (3/3/2025) dengan dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur, Vasko Ruseimy.
Hadir dalam kesempatan tersebut, pimpinan DPRD Sumbar, unsur Forkopimda, perwakilan BPK RI Sumbar, Ombudsman Sumbar, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyampaikan selamat kepada Mahyeldi dan Vasko yang telah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.
Ia berharap pasangan ini mampu mengemban amanah masyarakat dalam membangun dan memajukan Sumbar menjadi lebih baik lagi.
“Harapan kita, kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru ini bisa membawa perubahan positif dan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Muhidi.
Muhidi turut menyoroti periode kepemimpinan saat ini sebagai awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan inovasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, ia meminta gubernur untuk segera menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar 2025-2030.
“Gubernur dan Wakil Gubernur diminta agar segera menyusun serta menyampaikan Ranperda RPJMD Provinsi Sumbar 2025-2030. Hal ini penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa saat ini Sumatera Barat tengah menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan.
Untuk mengatasinya, pemerintah provinsi menetapkan visi “Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan” dengan delapan misi strategis, yaitu Gerak Cepat Sumbar, Gerak Cepat Sumbar Sejahtera, Gerak Cepat Sumbar Berdaya, Gerak Cepat Sumbar Maju, Gerak Cepat Sumbar Kuat, Gerak Cepat Sumbar Harmonis, Gerak Cepat Sumbar Kreatif, dan Gerak Cepat Sumbar Responsif.
“Dalam 100 hari pertama, Pemprov Sumbar akan menjalankan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah menyelaraskan arah kebijakan dan program kerja dengan bupati serta wali kota se-Sumbar, sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, perantau, dan sektor swasta. Selain itu, penyesuaian prioritas belanja daerah akan dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Mahyeldi.
Di bidang infrastruktur, percepatan pembangunan difokuskan pada kesiapan lahan untuk proyek Flyover Sitinjau dan trase lanjutan jalan tol Sicincin-Lima Puluh Kota.
Sementara dalam sektor ekonomi, pemerintah akan memperkuat UMKM dengan meningkatkan akses permodalan serta mendorong keterlibatan UMKM dalam program makan siang gratis dari pemerintah pusat.
Di sektor pertanian, Mahyeldi menegaskan pentingnya peningkatan pendapatan petani dan penguatan sistem pertanian berkelanjutan, agar Sumbar bisa menjadi Lumbung Pangan Nasional, baik dalam produksi maupun hilirisasi.
“Kita berkomitmen untuk mempercepat peningkatan konektivitas digital dengan memperluas jaringan seluler dan internet di kawasan strategis. Selain itu, program “Nagari Creative Hub” akan dikembangkan untuk mendorong inovasi di tingkat nagari,” tambahnya.
Dalam bidang pendidikan, percepatan pembangunan sarana dan prasarana akan menjadi prioritas.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga akan diperkuat, khususnya dalam penyusunan RPJMD 2025-2045.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama dengan memperkuat program pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kerja sama dengan lembaga donor internasional, seperti BRAC, yang akan diterapkan di empat kabupaten/kota percontohan,” jelasnya.
Selain itu, kawasan Masjid Raya Sumbar akan dikembangkan sebagai pusat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dengan tambahan fasilitas seperti kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dan perpustakaan yang representatif.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, evaluasi kelembagaan akan dilakukan untuk menyelaraskan target lima tahun ke depan, dengan penerapan sistem merit berbasis kualifikasi, kompetensi, dan prestasi.
“Melalui kolaborasi dengan DPRD, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat, kita optimistis mampu menghadapi tantangan ini bersama,” tutup Mahyeldi.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
