TOPSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024.
Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Bypass Aia Pacah, Senin (10/3/2025).
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion secara langsung memimpin rarpat tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, Jupri, serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Hendrizal Azhar.
Hadir juga Wali Kota Padang, Fadly Amran, Wakil Wali Kota, Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Andree Algamar, serta OPD, Forkopimda, dan undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menyatakan bahwa LKPJ merupakan wujud nyata akuntabilitas publik dari Wali Kota kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili rakya.
“Laporan ini merupakan penguatan pelaksanaan otonomi daerah sebagai bahan evaluasi terkait hasil dan pencapaian program yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Pada tahun 2024, terjadi peningkatan kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 83,98 menjadi 84,34 di tahun 2024.
“Capain ini tetap menjadikan Kota Padang sebagai tertinggi di Sumatera Barat dengan rata-rata 76,43 untuk tingkat Provinsi, dan 75,02 di tingkat Nasional,” terangnya.
Selain itu, Fadly mengungkapkan bahwa angka harapan hidup Kota Padang meningkat menjadi 75,20 yang sebelumnya di angkat 74,94.
Sedangkan harapan lama sekolah naik menjadi 16,57 tahun dari sebelumnya 16,56, dengan rata-rata lama sekolah bertambah menjadi 11,63 tahun dari 11,62.
“Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan program Padang Amanah, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, perlindungan bagi kelompok rentan, serta penguatan ekonomi dan infrastruktur. Salah satu keberhasilan utama ini adalah penurunan angka stunting secara signifikan,” ucapnya.
Berdasarkan data terbaru, angka stunting di Kota Padang berhasil ditekan dari 24,2% pada tahun 2023 menjadi 17,29% pada September 2024.
“Pencapaian ini merupakan hasil dari berbagai program kesehatan yang berfokus pada peningkatan gizi anak dan ibu, penyuluhan kesehatan, serta optimalisasi akses layanan kesehatan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengatasi stunting berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, perhatian terhadap penyandang disabilitas juga menjadi salah satu prioritas dalam program Padang Amanah.
Hingga tahun 2024, sebanyak 2.888 penyandang disabilitas telah mendapatkan perhatian khusus melalui berbagai program kesejahteraan sosial.
“Untuk menunjang capaian ini, Pemko Padang terus meningkatkan sarana dan prasarana publik yang ramah difabel, serta memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian mereka. Langkah ini bertujuan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi kota,” ujarnya.
Di sektor ekonomi dan infrastruktur, Pemko Padang telah menyelesaikan pembangunan Pasar Raya Fase VII pada tahun 2024.
“Pasar ini kini telah beroperasi penuh dan diharapkan dapat mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar yang modern dan tertata ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor perdagangan di Kota Padang,” ucapnya.
Dari segi pengelolaan anggaran, realisasi APBD Kota Padang menunjukkan hasil yang sangat positif.
Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Pendapatan Daerah mencapai Rp2,53 triliun dari target Rp2,55 triliun atau sekitar 99,02%.
Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2,44 triliun dari target Rp2,59 triliun atau sekitar 94,18%.
“Adapun rincian belanja lainnya mencakup, Belanja Operasi sebesar Rp2,21 triliun dari target Rp2,33 triliun (94,61%). Belanja Modal sebesar Rp227,2 miliar dari target Rp243,9 miliar (93,17%), dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5,3 miliar dari target Rp13,6 miliar (39,16%),” terangnya.
Menurut Fadly Amran, keberhasilan realisasi APBD ini merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan, yang sejalan dengan prinsip Padang Amanah.
Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang.
“Kami menargetkan bagaimana Kota Padang dapat menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih amanah. Padang Amanah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi tentang bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan pertanggungjawaban Wali Kota Padang.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.
“Kami akan membentuk Pansus guna mengkaji laporan ini secara mendalam. Pembentukan Pansus akan diumumkan dalam rapat paripurna internal,” ujar Muharlion kepada wartawan.
Pembahasan oleh Pansus dijadwalkan akan dimulai pada Selasa, 11 Maret 2025, dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb, meminta agar OPD menyerahkan bahan pembahasan kepada anggota dewan sebelum pertemuan berlangsung.
“Kami tidak ingin bahan baru diberikan saat pembahasan berlangsung. Sebaiknya dokumen-dokumen terkait dikirimkan minimal sehari sebelumnya agar bisa kami pelajari terlebih dahulu,” tegas Usmardi.
(ADV)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
