TOPSUMBAR – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa permintaan untuk menunda masa panen bukanlah langkah yang tepat dalam menyerap hasil panen raya pada kuartal pertama 2025.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyusun strategi yang efektif agar Gabah Kering Panen (GKP) petani dapat terserap secara optimal tanpa merugikan mereka.
“Pemerintah harus segera merancang peta jalan pembelian produksi GKP pada masa panen raya ini, sehingga hasil panen petani dapat terserap dengan baik. Menunda panen di tengah ancaman La Nina bukanlah pilihan bijak,” ujar Alex dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).
Untuk diketahui, pernyataan ini merupakan respon dari kendala yang dihadapi Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Kediri dalam proses pengeringan GKP petani.
Saat ini, panen di wilayah Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk telah mencapai 450 ton per hari.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pertanian, puncak panen pada Maret hingga April 2025 diperkirakan akan menghasilkan 5.600 ton gabah per hari.
“Panen raya ini tidak hanya terjadi di Kediri, tetapi juga di seluruh wilayah lain yang berada dalam kewenangan BULOG. Kasus di Kediri harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang di daerah lain,” tegas Alex.
Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan terkait fenomena La Nina lemah yang dapat meningkatkan curah hujan hingga 20-40 persen.
Fenomena ini berlangsung sejak akhir 2024 dan diprediksi berlanjut hingga April 2025.
“Jika panen ditunda, risiko gagal panen akan semakin besar akibat curah hujan yang tinggi. Ini adalah ancaman serius bagi petani yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan panen terbaik,” jelas Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat itu.
Alex pun mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk segera berkoordinasi guna memastikan teknis pembelian GKP oleh BULOG dapat berjalan lancar.
Menurutnya, kepastian pembelian ini sangat penting bagi petani yang saat ini tengah bergairah karena adanya kewajiban BULOG untuk membeli gabah dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yaitu Rp6.500 per kilogram.
“Petani saat ini sangat senang karena BULOG diwajibkan membeli gabah mereka apa pun kualitasnya. Namun, akan menjadi tidak adil jika di tengah kegembiraan ini mereka justru diminta menunda panen dengan risiko gagal panen akibat hujan,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton.
Sementara pada Maret, jumlahnya diperkirakan melonjak hingga 5,20 juta ton.
Dengan tren yang ada, produksi beras diprediksi akan terus surplus hingga April dan Mei 2025.
Total produksi beras selama tiga bulan pertama tahun 2025 diperkirakan mencapai 8,59 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi nasional dalam periode yang sama sekitar 7,77 juta ton.
Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 820 ribu ton yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kondisi ini adalah pencapaian positif dalam upaya swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan perencanaan yang matang, hasil panen ini bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa merugikan petani,” pungkas Alex.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
