Tanggapi Instruksi Ketum PDIP, Wamendagri Tunggu Kepastian Kehadiran Kepala Daerah di Retreat Akmil

TOPSUMBAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menanggapi instruksi Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ia menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan terkait kedatangan para kepala daerah.

“Kita tunggu perkembangannya hingga pukul 15.00 WIB. Nanti akan kita ketahui berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak, dan apa alasan mereka,” kata Bima dalam konferensi pers di Magelang, dikutip dari Detik, Jumat (21/2/2025).

Setelah mengetahui daftar kepala daerah yang hadir dan yang absen, Bima memastikan akan menentukan sikap terhadap mereka yang tidak datang.

“Setelah data lengkap, kami akan memberikan pernyataan lebih lanjut terkait jumlah kehadiran serta kebijakan yang akan diambil oleh Kemendagri, Akmil, dan Lemhannas,” ujarnya.

Saat ditanya tentang sikap Kemendagri terhadap instruksi Megawati, Bima memilih untuk menunggu kejelasan data terlebih dahulu.

“Pernyataan resmi akan kami sampaikan setelah seluruh data terkumpul. Saat ini belum ada data lengkap, jadi kita tunggu dulu,” katanya.

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan diminta untuk menunda perjalanan ke retreat Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian isi surat tersebut.

Megawati juga meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Selain itu, ia mengingatkan mereka untuk tetap aktif berkomunikasi dan siaga terhadap panggilan partai.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah isu politik yang berkembang setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) kemarin.

(HR)