TOPSUMBAR – Anggota Komisi VII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir.
Ia menilai bahwa kondisi ini bukan hanya masalah pasokan, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi serta kebijakan subsidi energi yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, kelangkaan gas bersubsidi ini berdampak besar pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada LPG 3 kg.
“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat,” ujar Nevi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.
Pada 2024, distribusi LPG 3 kg tercatat mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya ditetapkan sebesar 407.555 metrik ton.
Meskipun pemerintah mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibandingkan tahun lalu, angka ini tetap lebih kecil dibandingkan dengan realisasi sebelumnya.
“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah,” tegas Nevi.
Selain keterbatasan kuota, ia juga menyoroti sistem distribusi yang dinilai belum optimal.
Saat ini katanya, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, namun akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.
Akibatnya, banyak warga terpaksa membeli LPG dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah tekanan ekonomi.
“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat,” ujar legislator asal Sumatera Barat II ini.
Sebagai langkah konkret, ia meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan LPG 3 kg agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi agar tidak terjadi penyelewengan atau penimbunan yang dapat memicu lonjakan harga di pasaran.
Kelangkaan LPG 3 kg, menurutnya, menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama sektor ekonomi kecil yang bergantung pada gas bersubsidi.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut dan harus segera mengambil langkah tegas untuk menjamin kestabilan pasokan energi bagi rakyat kecil,” pungkas Nevi Zuairina.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
