Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta, Ini Tuntutannya

TOPSUMBAR – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aksi “Indonesia Gelap” menggelar unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) sore.

Demonstrasi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebijakan yang mereka kritik adalah pemangkasan anggaran pendidikan, serta rencana revisi sejumlah Undang-Undang, termasuk UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI.

“Kami turun ke jalan bukan tanpa alasan. Ada banyak kebijakan yang justru merugikan masyarakat. Pendidikan semakin mahal, kesejahteraan rakyat diabaikan, dan revisi berbagai undang-undang justru berpotensi mengancam demokrasi,” ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi “Indonesia Gelap” dikutip dari Kompas, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria, menegaskan bahwa revisi sejumlah Undang-Undang yang sedang dibahas berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan prinsip kesetaraan hukum.

“Revisi UU Polri memberi kewenangan lebih untuk mengontrol konten media sosial. Sementara revisi UU Kejaksaan berpotensi memperkuat hak imunitas jaksa. Lalu, revisi UU TNI bisa membuka peluang bagi militer untuk kembali terlibat dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Ini semua sangat berbahaya bagi demokrasi,” tegas Satria.

Mereka menyampaikan, bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka siap kembali turun ke jalan di berbagai daerah demi mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat.

Menanggapi aksi mahasiswa tersebut, mleansir Detiknews, secara terpisah, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk tidak memangkas anggaran pendidikan.

“Beliau sudah menyampaikan dengan tegas, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa tidak boleh dikurangi,” kata Hasan di Istana Negara.

Berikut 13 tuntutan massa aksi “Indonesia Gelap”:

1. Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Menuntut pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis serta menolak pemotongan anggaran pendidikan.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Merugikan Rakyat – Meminta penghentian PSN yang dianggap sebagai alat perampasan hak rakyat dan mendorong reforma agraria sejati.
3. Tolak Revisi UU Minerba – Menentang revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kebebasan akademik dan menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah.
4. Hapus Dwifungsi Militer – Menolak keterlibatan TNI dalam urusan sipil karena berpotensi menghambat demokrasi dan meningkatkan represi terhadap masyarakat.
5. Sahkan UU Masyarakat Adat – Mendesak pengesahan Undang-Undang yang melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan budaya mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 – Menuntut pencabutan aturan yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan rakyat.
7. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis – Meminta evaluasi menyeluruh terhadap program ini agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
8. Realisasikan Tunjangan Kinerja Dosen – Mendorong pemerintah untuk memastikan kesejahteraan akademisi guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
9. Perppu Perampasan Aset Koruptor – Mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan – Menolak perubahan regulasi yang berpotensi memperkuat impunitas aparat dan melemahkan mekanisme pengawasan.
11. Efisiensi dan Perombakan Kabinet – Menuntut perombakan kabinet guna menyingkirkan pejabat yang dinilai boros dan tidak bertanggung jawab.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR – Menentang perubahan tata tertib DPR yang berpotensi memperbesar kekuasaan legislatif tanpa kontrol yang memadai.
13. Reformasi Kepolisian – Menyerukan reformasi total institusi kepolisian untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme aparat.

(HR)