TOPSUMBAR – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menerima berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses perseorangan masa sidang kedua di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Senin (17/2/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Masjid Al-Jihad, warga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan lingkungan hingga pengaduan mengenai iuran sekolah.
Muhidi menegaskan bahwa kebutuhan infrastruktur jalan akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD.
Begitu pula dengan keluhan mengenai iuran sekolah yang dianggap membebani masyarakat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai aturan.
“Jika iuran sekolah terlalu membebani dan tidak sesuai aturan, tentu akan ditertibkan. Bahkan, bisa saja diusulkan peraturan gubernur (Pergub) agar iuran-iuran ini lebih ringan dan jelas pembagiannya antara tugas komite sekolah dan pihak sekolah,” kata Muhidi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sumbar berkomitmen untuk memastikan pendidikan yang layak bagi masyarakat.
Selain menyoroti beban iuran sekolah, ia juga membuka peluang agar bantuan seragam sekolah gratis bisa diupayakan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Untuk tindak lanjutnya, masyarakat bisa mengajukan aspirasi melalui dokumen resmi atau proposal, sehingga dapat dibahas dalam rapat resmi terkait rencana pembangunan daerah,” tambahnya.
Salah seorang warga, Nandri, mengungkapkan bahwa sekitar 25 persen warga Korong Gadang hidup dalam garis kemiskinan, sehingga iuran sekolah dan biaya seragam menjadi beban berat bagi mereka.
“Iuran sekolah yang tinggi dan kewajiban membeli seragam anak sangat memberatkan kami. Kami berharap Ketua DPRD Sumbar bisa memperjuangkan solusi agar masyarakat tidak semakin terbebani,” katanya.
Selain itu, kondisi jalan lingkungan yang masih berbatu dan minim penerangan juga dikeluhkan warga.
Menurut mereka, akses menuju musala dan masjid di Korong Gadang menjadi rawan kecelakaan, terutama bagi jamaah yang hendak melaksanakan salat Subuh.
Keluhan lain datang dari Marni, seorang warga yang menyoroti adanya iuran perpisahan sekolah yang mencapai Rp100 ribu per siswa.
“Bagi warga yang mayoritas ekonominya lemah, jumlah itu cukup besar. Kami berharap ada kebijakan yang bisa meringankan beban ini,” ujarnya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhidi menegaskan bahwa dirinya akan berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur yang sesuai dengan aturan.
(HT)
