Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Gelap di Depan Gedung DPRD Sumbar, Kritik 100 Hari Prabowo-Gibran

TOPSUMBAR – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Padang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (18/2/2025).

Mereka menamakan gerakan ini sebagai “Kekacauan 100 Hari Prabowo-Gibran, Indonesia Gelap” sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Massa aksi mulai memadati kawasan Jalan S Parman, Ulak Karang Utara, sejak pukul 15.00 WIB.

Dengan mengenakan almamater masing-masing, mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Saat orasi berlangsung, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Prima Yoga, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai kontradiktif.

“Katanya efisiensi, tapi staf khusus malah terus bertambah,” ujarnya yang langsung disambut sorakan dari peserta aksi.

Ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak tepat sasaran.

“Yang kaya tetap dapat, sementara anggaran semakin terkuras. Dana yang harusnya Rp 15 ribu per anak, di daerah hanya tersisa Rp 7 ribu. Ke mana sisanya?” tegas Yoga.

Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta, Ini Tuntutannya

Sementara itu, Koordinator Pusat (Korpus) BEM SB, Rifaldi, dalam orasinya menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

“Kami turun ke jalan karena situasi ini darurat. Kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

Selain itu, Koordinator Forum Perempuan BEM Sumbar, Fitria, menyinggung dampak kebijakan terhadap kelompok rentan.

Ia menyoroti insiden ibu-ibu yang harus mengantri gas LPG hingga menimbulkan korban.

“Indonesia gelap, begitulah kondisi kita sekarang,” ungkapnya.

Aksi sempat memanas saat massa mencoba mendorong pagar gedung DPRD. Namun, aparat kepolisian yang berjaga segera menghalau upaya tersebut.

Massa juga memblokade Jalan S Parman, menyebabkan kemacetan dan membuat pengendara harus mencari jalur alternatif.

Demonstrasi berakhir setelah Ketua DPRD Sumbar menemui massa dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, aksi serupa juga berlangsung di Jakarta depan patung kuda, Jakarta Pusat pada Senin sore (17/2/2025).

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilainya dapat merusak demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengusung tema “Indonesia Gelap” ribuan mahasiswa tersebut menyuarakan 13 tuntutan terkait kebijakan yang dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut 13 tuntutat yang disuarakan dalam aksi tersebut:

1. Pendidikan Gratis dan Berkualitas – Menuntut akses pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat serta menolak kebijakan yang mengurangi anggaran sektor pendidikan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Merugikan Rakyat – Menolak proyek-proyek yang dianggap merampas hak masyarakat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria yang adil.
3. Tolak Revisi UU Minerba – Menentang perubahan regulasi yang dinilai membatasi kebebasan akademik serta menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertambangan.
4. Akhiri Dwifungsi Militer – Menolak keterlibatan TNI dalam urusan sipil karena berpotensi menghambat demokrasi serta meningkatkan represi terhadap masyarakat sipil.
5. Sahkan UU Perlindungan Masyarakat Adat – Mendesak pemerintah segera mengesahkan regulasi yang melindungi hak masyarakat adat atas tanah, budaya, dan sumber daya alam mereka.
6. Batalkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 – Menolak aturan yang dinilai mengancam kesejahteraan rakyat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis – Meminta transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
8. Pastikan Kesejahteraan Akademisi – Mendorong realisasi tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kesejahteraan tenaga pengajar.
9. Perppu Perampasan Aset Koruptor – Mendesak pemerintah menerbitkan regulasi yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mencegah praktik pencucian uang oleh pejabat negara.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan – Menolak perubahan regulasi yang berpotensi memperkuat impunitas aparat penegak hukum dan melemahkan mekanisme pengawasan publik.
11. Efisiensi dan Evaluasi Kabinet – Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet serta menyingkirkan pejabat yang dinilai boros dan tidak bertanggung jawab.
12. Tolak Perubahan Tata Tertib DPR – Menentang revisi aturan yang berpotensi memperbesar kewenangan legislatif tanpa kontrol yang transparan.
13. Reformasi Kepolisian – Menyerukan perubahan mendasar dalam tubuh kepolisian untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme aparat dalam melayani masyarakat.

(HR)