TOPSUMBAR – Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya perlawanan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang ia tetapkan.
Menurutnya, beberapa pihak dalam birokrasi merasa kebal hukum dan menolak upaya penghematan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Kongres ke-18 Muslimat NU dikutip dari Youtube Setpres RI, Selasa (11/2/2025).
Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menyediakan makanan bagi anak-anak dan memperbaiki sekolah.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung kebiasaan perjalanan dinas ke luar negeri yang sering disalahgunakan.
“Kita punya 330.000 sekolah, tapi anggaran hanya cukup untuk memperbaiki 20.000 sekolah. Berapa lama kita bisa menyelesaikannya? Karena itu, perjalanan dinas luar negeri dikurangi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kementerian dan lembaga tidak perlu lagi mengadakan Focus Group Discussion (FGD).
Menurutnya, pemerintah harus langsung bergerak dalam program yang bermanfaat bagi masyarakat daripada sekadar berdiskusi.
“Seminar, kajian-kajian sudah cukup. Apa lagi yang mau didiskusikan? Bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolah rusak perbaiki, jalan rusak perbaiki. Diskusi terus, studi banding ke luar negeri, padahal kemiskinan ada di depan mata. Mau belajar cara mengatasi kemiskinan, tapi studi bandingnya ke Australia, negara yang masuk 10 besar terkaya di dunia. Apa yang mau dipelajari di sana?” ujar Prabowo.
Ia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap pejabat yang mengeluhkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, ada upaya lobi-lobi ke media dan LSM untuk mengkritisi langkah penghematan tersebut.
“Mereka menggerutu, lalu melobi wartawan dan LSM untuk menyerang saya. Tidak masalah. Saya lebih takut emak-emak daripada mereka,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa dirinya tidak akan mentolerir penggunaan anggaran negara untuk kepentingan yang tidak perlu.
“Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri,” tegasnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menyasar terhadap pemotongan perjalanan dinas serta penggunaan anggaran yang dianggap tidak perlu.
Berdasarkan Inpres tersebut, pemerintah menarget efisiensi belanja negara mencapai Rp306,69 triliun, dengan rinciannya, Rp256,1 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
