TOPSUMBAR – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
Acara yang berlangsung di Aula Pertemuan Randang, lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wal Asri, didampingi Asisten III, Ifon Satria Chan, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Hidayatul Rusda, bersama jajaran kepala perangkat daerah lainnya, Senin (17/2/2025).
Wal Asri menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum diajukan ke Bappeda untuk proses verifikasi.
Menurutnya, sinergi antarinstansi dalam merancang program kerja yang realistis akan berdampak positif bagi masyarakat.
*”Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat serta mengutamakan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,”* ujar Wal Asri.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Payakumbuh berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021.
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai indikator kinerja Setdako Payakumbuh menunjukkan hasil yang menggembirakan.
*”Alhamdulillah, capaian kinerja di berbagai aspek seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang sangat baik,”* ungkapnya.
Ia merinci bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 mencapai nilai 88,37 yang masuk kategori sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 4,50 dengan kategori yang sama, sementara evaluasi AKIP mencatat skor 72,40.
Lebih lanjut, Wal Asri menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi LPPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022, Pemko Payakumbuh memperoleh skor 3,3922 dengan status sedang.
*”Dengan skor ini, Kota Payakumbuh menjadi yang terbaik di antara pemerintah kota lain di Sumatra Barat dan menduduki peringkat ke-20 secara nasional,”* bebernya.
Selain membahas capaian kinerja, Wal Asri juga menyoroti regulasi terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.
Setelah sesi pembukaan, forum dilanjutkan dengan diskusi panel yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPD LPM Kota Payakumbuh, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan Masjid, perwakilan Bank Nagari, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam implementasi program kerja mendatang.
(TON)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
