TOPSUMBAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bukik Cambai Bapelitbang Kabupaten Solok pada Rabu (12/2/2025) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Medison, Asisten III Editiawarman, Kepala BPS Mukhlis, para Kepala OPD, Camat, Kacabdin Pendidikan Wilayah III Riko Fernanda, serta perwakilan forum anak dan UMKM.
Dalam sambutannya, Sekda Medison menekankan pentingnya perencanaan RKPD 2026 yang lebih rinci dan terstruktur agar selaras dengan kebijakan nasional serta kondisi keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat akan berdampak pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 77 miliar.
“Pemotongan anggaran ini akan mempengaruhi beberapa sektor seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, BBM, lembur, dan alat tulis kantor. Namun, layanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terkena pemangkasan,” ujar Medison.
RKPD 2026 akan difokuskan pada peningkatan pendidikan, kesehatan, serta sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM.
Pemerintah daerah juga menerapkan pendekatan Money Follow Program, di mana anggaran hanya akan dialokasikan untuk program prioritas yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan yang matang dan sinergi dari seluruh pihak, kita optimis pembangunan di Kabupaten Solok dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Desmalia Ramadanur memaparkan bahwa RKPD 2026 akan mengacu pada percepatan transformasi daerah melalui penguatan fondasi pembangunan.
Meski begitu, ia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Solok, salah satunya angka kemiskinan yang mencapai 7,31%, melebihi target 6,81%.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,91%, melampaui target 4,32%, sementara pertumbuhan ekonomi berada di angka 4,36%, yang masih lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Sumatera Barat.
“Kedepan, kita akan memperkuat sektor unggulan seperti pertanian berbasis teknologi, pengembangan ekowisata, serta penguatan UMKM agar bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” jelas Desmalia.
Pada RKPD 2026, Pemkab Solok menetapkan tema pembangunan “Memperkuat Fondasi Transformasi dengan Mengembangkan Sektor Unggulan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Sejumlah strategi utama yang akan diterapkan mencakup transformasi digital dalam pemerintahan dan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kemudian pemberdayaan ekonomi lokal melalui hilirisasi pertanian dan pengembangan UMKM, optimalisasi penggunaan anggaran dengan pengurangan kegiatan seremonial, serta fokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Melalui penyesuaian anggaran serta kebijakan strategis yang lebih terarah, Pemkab Solok optimis RKPD 2026 akan menjadi landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Forum Konsultasi Publik ini ditutup dengan pembahasan mendalam terkait rancangan program prioritas yang akan dimasukkan dalam RKPD 2026, dengan arahan langsung dari Kepala Bapelitbang, Desmalia Ramadanur.
(BY)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
