TOPSUMBAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
Sebanyak 35 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) katering di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban penipuan yang didalangi oleh sebuah paguyuban.
Paguyuban tersebut mengklaim bahwa pihaknya merupakan utusan Presiden dan Sekretariat Kabinet (Seskab) RI untuk program MBG.
Dilansir dari Tribunnews, Para korban diminta menyetorkan uang sebesar Rp 11 juta per orang dengan iming-iming mendapatkan sertifikat halal, sertifikat laik higienis dan sanitasi, serta hasil uji laboratorium produk makanan.
Bahkan, beberapa pelaku UMKM telah mengeluarkan modal besar untuk membangun dapur produksi MBG sesuai arahan paguyuban tersebut.
Salah satu korban, Moena Rosliana (35), mengaku telah menghabiskan dana sekitar Rp 800 juta untuk membangun dapur yang dijanjikan akan menjadi bagian dari program MBG.
“Awalnya ini hanya kebun kosong, kami bangun jadi dapur umum karena dijanjikan akan menjadi pemasok MBG. Modalnya kami cari dengan segala cara, sampai akhirnya dapurnya jadi. Tapi kenyataannya, dapur ini malah tidak berfungsi sama sekali,” ungkap Moena dikutip pada Senin (3/2/2025).
Moena menuturkan, para pelaku menggunakan modus merayu pelaku UMKM untuk masuk ke dalam paguyuban dengan janji bisa menjadi pemasok makanan dalam program MBG.
Dalam sosialisasi yang diadakan di Jalan Pertanian, Kota Tasikmalaya, para korban diminta membayar Rp 8,5 juta di awal agar bisa terdaftar sebagai suplier MBG.
“Awalnya sudah terasa janggal, karena saat acara halal bihalal mereka tidak menunjukkan kartu anggota atau identitas resmi. Tapi kami tetap ikut karena ingin menjadi bagian dari program ini,” jelasnya.
Baca Juga: Penipuan Bermodus Nama Dandim 0304/Agam, Usaha Catering di Bukittinggi Alami Kerugian Besar
Tak hanya itu, pada pertengahan Desember 2024, paguyuban tersebut kembali meminta uang tambahan sebesar Rp 2,5 juta dengan alasan untuk biaya bimbingan teknis (Bintek). Namun, acara Bintek yang dijanjikan tak pernah terlaksana hingga kini.
“Setiap kali ditanya soal Bintek, mereka selalu beralasan. Tapi uangnya tetap diminta duluan. Sampai sekarang, Bintek itu tidak pernah ada,” tambahnya.
Moena juga menemukan kejanggalan lain saat mencoba mencari informasi terkait biaya sertifikasi halal.
Ia mendapati bahwa biaya resmi yang dikenakan oleh lembaga terkait hanya sekitar Rp 700 ribu, sedangkan paguyuban tersebut meminta Rp 3,5 juta per sertifikat.
Kini, para korban kesulitan menghubungi para pelaku karena mereka menghilang setelah dugaan penipuan ini terungkap.
Moena bersama korban lainnya berencana melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian agar para pelaku bisa segera ditindak.
“Kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum agar para pelaku bisa bertanggung jawab dan tidak ada lagi UMKM lain yang menjadi korban,” tegasnya.
Hal serupa juga pernah terjadi di Bukittinggi, Sumatera Barat pada awal Januari 2025 lalu.
Oknum tersebut berpura-pura sebagai utusan Kodim 0304/Agam dan meminta salah satu katering di kota tersebut menyediakan menu makanan gratis.
Kemudian pelaku mengatakan bahwa menu yang disediakan korban tidak sesuai dengan kriterian MBG.
Pelaku lalu menawarkan bantuan pengadaan bahan makanan dengan meminta mentrasfer sejumlah uang.
Korban yang merasa percaya akhirnya mentrasfer sejumlah uang dengan total mencapai Rp 42,3 juta.
Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang, dan Kodim 0304/Agam menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan murni penipuan yang tidak ada kaitan dengan pihaknya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
