TOPSUMBAR – Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil).
Namun, mereka masih menanti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut.
Melansir dari Kompas, puluhan kepala daerah kader PDIP tersebut terlihat melakukan konsolidasi di sebuah kafe tak jauh dari lokasi retret.
Baca Juga: 47 Kepala Daerah Belum Hadir di Retret Magelang, Bima Arya: “Harus Kirim Perwakilan”
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyebut ada 55 kepala daerah yang siap mengikuti retret, tetapi masih menunggu arahan dari DPP.
“Kami sudah melakukan absensi, ada 53 kepala daerah yang hadir di sini, ditambah dua gubernur, sehingga totalnya 55 orang. Kami semua sudah berada di Magelang dan siap mengikuti retret, namun masih menunggu keputusan dari DPP PDIP yang saat ini masih dinamis,” ujar Hasto Wardoyo, dikutip pada Minggu (23/2/2025).
Ia juga menambahkan bahwa komunikasi dengan pemerintah dan panitia penyelenggara sudah dilakukan melalui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
“Pak Pram, sebagai salah satu senior kami di PDIP, sudah berbicara dengan pihak pemerintah dan panitia di Magelang. Prinsipnya, kami akan mengikuti retret ini, tetapi waktunya masih akan diatur lebih lanjut,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa seluruh kader PDIP siap mengikuti retret sesuai arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: 450 Kepala Daerah Hadiri Retret di Akmil Magelang, 47 Absen Tanpa Keterangan
“Sesuai instruksi Ibu Megawati, kami siap mengikuti retret. Seragam pun sudah disiapkan. Kami hanya menunggu arahan lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum,” katanya.
Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang.
Arahan itu disampaikan pada Kamis (20/2/2025) melalui surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025, setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP tetap memilih untuk menghadiri retret sesuai jadwal.
Hingga hari kedua kegiatan, tiga kepala daerah PDIP telah hadir, yakni Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma; Bupati Malang, Sanusi; dan Bupati Blitar, Rijanto.
Bupati Brebes, Paramitha, mengatakan bahwa kehadirannya dalam retret bukan bentuk pembangkangan terhadap instruksi partai.
“Saya tetap berangkat demi kepentingan masyarakat,” ujarnya usai menghadiri acara tasyakuran di Pendopo Brebes pada Jumat (21/2/2025).
Baca Juga: Tanggapi Instruksi Ketum PDIP, Wamendagri Tunggu Kepastian Kehadiran Kepala Daerah di Retreat Akmil
Sementara itu, juru bicara pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Achmad Kusaeri, menjelaskan bahwa keputusan Sanusi untuk tetap hadir dalam retret bukan berarti mengabaikan instruksi partai, tetapi untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat.
“Program retret ini sudah direncanakan jauh sebelum adanya instruksi dari Ibu Megawati. Selain itu, pasangan Sanusi-Lathifah juga diusung oleh beberapa partai, bukan hanya PDIP,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blitar, Setiyana, memastikan bahwa Bupati Rijanto juga akan mengikuti retret sesuai jadwal, meskipun ia tidak menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
“Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab,” katanya singkat.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menilai bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret akan merugikan dirinya sendiri.
“Retret ini merupakan masa orientasi yang penting bagi kepala daerah agar mereka dapat mempererat komunikasi dan sinergi satu sama lain. Kalau ada yang enggan ikut, ya mereka yang rugi sendiri,” tegas Tito saat berada di Kompleks Akmil, Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga: Terbitkan Surat Edaran, Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Akmil Magelang
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa panitia masih membuka kesempatan bagi kepala daerah yang terlambat hadir.
“Kami masih menunggu peserta yang belum hadir. Namun, jika keterlambatan mencapai tiga hari, maka mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti retret,” ujar Bima Arya dalam konferensi pers pada Sabtu (22/2/2025).
Namun, hingga Jumat, 21 Februari 2025, sebanyak 47 kepala daerah masih belum hadir dalam kegiatan tersebut.
Bima juga menegaskan bahwa kepala daerah yang berhalangan hadir bisa mengirimkan perwakilannya.
“Jika ada kepala daerah yang sakit atau memiliki kepentingan keluarga, kami sarankan mereka mengirimkan wakilnya,” jelasnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
