TOPSUMBAR – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mewacanakan kebijakan baru yang mengharuskan setiap pasangan yang ingin menikah di Kota Padang melampirkan surat keterangan bebas HIV/AIDS.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, merespons positif gagasan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap langkah pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di masyarakat.
“Jika ini menjadi program resmi Pemko Padang untuk memperkecil peluang seseorang terpapar HIV/AIDS, tentu DPRD Padang sangat mendukung. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujar Muharlion, Kamis (27/2/2025).
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah sangat penting untuk memastikan pasangan yang akan membangun rumah tangga bebas dari HIV/AIDS.
Selain itu, ia berharap kebijakan serupa juga diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Padang.
“Jangan hanya pemeriksaan narkoba, tetapi juga pemeriksaan HIV/AIDS bagi ASN di jajaran Pemko Padang. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa wacana tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS, termasuk bayi yang terlahir dengan kondisi positif HIV.
“Saat ini ada bayi yang telah terpapar HIV/AIDS. Oleh karena itu, kami mewacanakan agar pasangan yang ingin menikah wajib melampirkan surat keterangan bebas HIV/AIDS dari rumah sakit. Teknis pelaksanaannya akan kami bahas lebih lanjut, karena ini masih sebatas wacana,” ujar Maigus Nasir saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Nanggalo pada Rabu (26/2/2025).
Selain wacana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, Pemko Padang juga berencana memperkuat edukasi mengenai bahaya HIV/AIDS melalui program Smart Surau yang bertujuan membangun karakter anak-anak sejak dini.
“Selain Smart Surau, kami juga akan menjalankan program Sinergi Nagari untuk memperkuat nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan masyarakat. Program ini akan melibatkan dubalang-dubalang (petugas adat) sebagai bagian dari pendekatan kultural dalam pencegahan HIV/AIDS,” jelasnya.
Meskipun kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum diberlakukan secara resmi, namun Pemko Padang berharap langkah ini dapat menjadi bagian dari upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di Kota Padang.
(HT)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
