TOPSUMBAR – Kelangkaan gas LPG 3 kg yang akhir-akhir ini terjadi di tengah masyarakat mengundang perhatian publik untuk mempertanyakan penyebabnya.
Samidi, seorang pedagang gorengan di kawasan Kemanggisan Ilir, Palmerah menyatakan kesulitannya mendapat satu tabung gas LPG.
“Sudah seminggu ini sulit mendapatkan gas. Kalau tidak ada gas, saya tidak bisa berjualan. Biasanya, saya membawa satu tabung penuh dan satu lagi kosong untuk diisi di Pangkalan Kemanggisan Pulo,” ujarnya dikutip dari Tempo.co, Selasa (4/2/2025).
Kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram juga dialami oleh Zahra (32), warga Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Selama beberapa hari terakhir, ia berusaha mencari gas melon namun belum berhasil.
“Saya sudah mendatangi lebih dari dua warung, tapi semuanya kosong. Biasanya, gas melon mudah ditemukan di warung-warung. Sekarang jadi bingung harus cari ke mana lagi,” keluhnya.
Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, akhirnya Zahra mendapat kabar bahwa warung langganannya yang tidak jauh dari rumah telah menerima stok baru.
Namun, kegembiraannya sirna begitu mengetahui harga gas LPG 3 kilogram mengalami kenaikan. Dari harga sebelumnya Rp23 ribu per tabung, kini naik menjadi Rp30 ribu, bahkan di beberapa tempat mencapai Rp33 ribu per tabung.
“Begitu ada, harganya malah naik. Benar-benar bikin pusing,” ujarnya.
Situasi ini juga tak luput dari perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nevi Zuairina.
Menurutnya, situasi ini sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang mengandalkan gas bersubsidi untuk aktivitas sehari-hari.
“Kesulitan mendapatkan LPG memaksa mereka mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat,” ujar Nevi.
Nevi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya ditetapkan sebesar 407.555 metrik ton.
Meski pemerintah menyebut adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1 persen dibandingkan tahun lalu, angka ini tetap lebih kecil dibandingkan dengan realisasi sebelumnya.
“Jumlah penduduk terus bertambah, begitu juga kebutuhan energi. Jika kuota dikurangi, kelangkaan akan semakin parah dan merugikan masyarakat kecil,” tegas Nevi.
Selain persoalan kuota, ia juga menyoroti distribusi LPG yang dinilai belum optimal. Saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, namun akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.
Akibatnya, banyak warga terpaksa membeli LPG dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah tidak berniat mempersulit masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg.
Ia menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG benar-benar tepat sasaran.
“Perubahan aturan ini memang membutuhkan waktu untuk penyesuaian, tetapi pemerintah berupaya agar distribusi LPG lebih cepat dan efisien,” kata Bahlil dikutip dari Kompas.com, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak mengurangi volume maupun subsidi LPG 3 kg, melainkan menata ulang pola distribusinya agar tidak ada penyimpangan.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 87 triliun dalam APBN untuk subsidi LPG 3 kg agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Pemerintah sedang menata ulang sistem distribusi LPG agar tidak ada pihak yang bermain di luar jalur resmi. Kami akan memastikan harga LPG tetap terkendali,” tegasnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pengecer yang selama ini menjual LPG tanpa pengawasan akan diubah statusnya menjadi sub pangkalan.
“Kenapa terjadi dinamika seperti ini? Saat ini, kami mendorong agar pengecer dinaikkan statusnya. Awalnya, mereka seharusnya menjadi pangkalan, tetapi persyaratan dari Pertamina terlalu ketat. Dalam rapat bersama Pertamina sebelum pertemuan ini, kami menyepakati bahwa pengecer akan diubah statusnya menjadi sub pangkalan. Tujuannya adalah agar harga LPG yang dijual tetap terkendali dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
