Bahas Penanganan Darurat Bencana, Komisi IV DPRD Sumbar Kunjungi BPBD Kota Pariaman

TOPSUMBAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman menerima kunjungan kerja dari Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Rudy Rinaldi, pada Selasa (4/2/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penanganan darurat bencana di Kota Pariaman.

Kedatangan tujuh anggota DPRD Sumbar yang dipimpin Doni Hasyifa Yandra disambut oleh Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Ferialdi, di ruang pertemuan BPBD Kota Pariaman.

Dalam pertemuan tersebut, Ferialdi menyampaikan bahwa selain mempererat silaturahmi, kunjungan ini menjadi momentum untuk meninjau kesiapan daerah dalam menghadapi bencana.

“Dalam diskusi tadi, kami memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan BPBD Kota Pariaman dalam upaya mitigasi bencana, termasuk pelatihan bagi masyarakat tentang tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi,” ujar Ferialdi.

Namun, ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan logistik, peralatan, serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam optimalisasi penanggulangan bencana di Kota Pariaman.
Oleh karena itu, ia berharap kunjungan ini dapat membuka peluang bagi dukungan tambahan dari DPRD Sumbar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Hasyifa Yandra, menyatakan kesiapannya untuk membantu BPBD Kota Pariaman dalam memenuhi kebutuhan mitigasi bencana.

“Kami melihat bahwa Kota Pariaman merupakan daerah yang rawan bencana karena lokasinya yang berdekatan dengan pesisir pantai. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus dalam menghadapi potensi bencana,” kata Doni.

Ia juga menekankan agar pemerintah daerah memasukkan mitigasi bencana sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman, sehingga langkah-langkah antisipatif dapat lebih terstruktur dan efektif.

“Kami berharap bencana tidak terjadi, namun pemerintah harus tetap siap dalam menghadapi segala kemungkinan. Jika langkah mitigasi dilakukan sejak awal, dampak buruk bisa diminimalisir, termasuk mengurangi jumlah korban,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan, Komisi IV DPRD Sumbar berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam hal penanggulangan bencana, termasuk melalui alokasi anggaran yang memadai.

“Kami siap membantu dalam mengoordinasikan kebutuhan BPBD Kota Pariaman dengan pemerintah provinsi, terutama terkait anggaran dan sarana penunjang lainnya,” tutup Doni.

(Zaituni)