TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Hal ini disampaikannya pada pembukaan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (10/2/2025).
“Kita seolah berjalan di atas sehelai benang. Meski anggaran terbatas, pembangunan tetap harus berjalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, perencanaan serta penganggaran yang matang adalah kunci,” ungkap Mahyeldi di hadapan peserta pertemuan.
Menurut Mahyeldi, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang optimal.
Langkah ini membutuhkan perencanaan yang tidak hanya terukur, tetapi juga sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
“Perencanaan yang matang membawa hasil yang baik. Kesesuaian antara perencanaan dan anggaran juga harus sejalan, saling mendukung, serta dilakukan secara terukur,” jelasnya.
Mahyeldi turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Kemudian penurunan angka kemiskinan hingga 4,5 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,29 persen hingga tahun 2029.
“Tidak mungkin tujuan ini tercapai tanpa kerja sama yang kuat. Kita butuh konvergensi agar semua pihak berjalan seirama. Karena itu, pertemuan ini sangat strategis dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tambah Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Arif Ardiyanto, menjelaskan bahwa evaluasi kali ini mencakup lima sektor prioritas untuk Tahun Anggaran 2025.
Sektor prioritas tersebut mencakup, sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan stunting sebagai sektor wajib. Sementara itu, sektor pariwisata menjadi sektor pilihan.
“Kami mulai dengan pengumpulan informasi, konfirmasi gambaran perencanaan dan anggaran, serta analisis potensi ketidakefektifan. Metode ini membantu kami memastikan efektivitas kebijakan pembangunan,” terang Arif.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh kepala daerah se-Sumbar, pejabat Inspektorat, BPKAD, serta Bappeda.
(adpsb/isq)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
