47 Kepala Daerah Belum Hadir di Retret Magelang, Bima Arya: “Harus Kirim Perwakilan”

TOPSUMBAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tidak dapat menghadiri retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengirimkan wakilnya.

Hingga Jumat, 21 Februari 2025, sebanyak 47 kepala daerah belum hadir dalam kegiatan tersebut.

“Panitia meminta agar kepala daerah yang tidak bisa hadir mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara ini, seperti halnya mereka yang sakit atau memiliki keperluan keluarga,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers dikutip dari Republika, Sabtu (22/2/2025).

Bima menegaskan bahwa pihak Kemendagri terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba untuk memastikan kehadiran mereka atau kejelasan mengenai penggantinya.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan 47 kepala daerah yang belum hadir, meminta kepastian apakah mereka akan datang atau perlu digantikan oleh wakilnya,” tambahnya.

Dikatakannya, jika kepala daerah maupun wakilnya tidak dapat hadir, Kemendagri meminta sekretaris daerah untuk mengikuti pembekalan sebagai perwakilan resmi.

Bima menambahkan, bagi yang absen dalam retret ini tetap diwajibkan mengikuti gelombang berikutnya.

“Kepala daerah yang belum bisa hadir tetap akan kami panggil untuk mengikuti rangkaian berikutnya, menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Bima.

Dalam pembekalan yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini, sebanyak 456 dari 503 kepala daerah telah hadir.

Lima orang izin karena sakit, satu orang izin karena urusan keluarga, sementara 47 kepala daerah lainnya belum memberikan konfirmasi kehadiran.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah yang diusung partainya agar tidak mengikuti retret di Akmil Magelang.

Hal ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani pada Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah dari PDIP yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan mengikuti retret di Magelang, agar menunda perjalanan dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.

Instruksi ini muncul seiring dengan dinamika politik nasional yang berkembang, termasuk setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Selain itu, Megawati juga menginstruksikan agar para kepala daerah dari PDIP tetap menjalin komunikasi dengan DPP PDIP guna mengikuti perkembangan situasi politik yang sedang berlangsung.

(HR)