TOPSUMBAR – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjadi perhatian publik.
Salah satu isu utama yang diungkap adalah dugaan manipulasi data oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di sejumlah pemerintah daerah, yang dinilai merugikan tenaga honorer berpengalaman.
“Ditemukan beberapa kasus di mana BKD di daerah bertindak di luar aturan. Ada tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi tidak diberi kesempatan mengikuti seleksi PPPK. Sebaliknya, honorer yang baru bekerja satu tahun justru bisa ikut seleksi karena adanya manipulasi data,” kata Bahtra dikutip dari Parlementaria pada Kamis, 2 Januari 2025.
Bahtra juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima berbagai aduan terkait seleksi PPPK.
Salah satu kasus yang disorot adalah hilangnya data honorer yang sebelumnya terdaftar, sehingga mereka tidak bisa mengikuti seleksi tahun ini.
“Misalnya, ada honorer yang tahun lalu terdaftar dan mengikuti seleksi, tetapi datanya hilang tahun ini. Selain itu, ada juga peserta yang telah lulus seleksi sebelumnya tetapi tidak mendapatkan formasi sesuai hak mereka,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurutnya, reformasi dalam proses seleksi PPPK diperlukan untuk menjamin keadilan bagi seluruh tenaga honorer dan peserta seleksi.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki modus-modus seperti ini agar tenaga honorer mendapatkan keadilan dan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas sistem seleksi PPPK di masa depan,” tutup Bahtra.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel