TOPSUMBAR – Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, SH, menyambut kedatangan rombongan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di ruang kerjanya di Arosuka, Kamis (9/1/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkoordinasi mengenai capaian kepesertaan JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) di Kabupaten Solok, sekaligus membahas langkah strategis guna mencapai target Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95% pada tahun 2025.
Dalam rombongan BPJS Kesehatan hadir Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Inda Deryannde Hasman, Kepala Cabang BPJS Solok Neri Eka Putri, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Solok Ratna Sarry Wibowo, Kepala Bagian Kepesertaan Evan Jasman, serta sejumlah anggota komite BPJS Kesehatan.
Pertemuan ini juga dihadiri Asisten I Drs. Syahrial, MM, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan jajaran terkait di Pemerintah Kabupaten Solok.
Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Solok mendapatkan akses kesehatan yang layak.
“Selamat datang kepada rombongan dari BPJS Kesehatan di Kabupaten Solok. Kami berharap kehadiran ini dapat memberikan masukan strategis dan langkah konkret untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, terutama mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Solok saat ini,” ujar Jon Firman.
Selain itu, pertemuan tersebut juga menjadi momen untuk mengevaluasi capaian JKN-KIS di Kabupaten Solok, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mencari solusi bersama.
Jon Firman Pandu mengakui bahwa persoalan kepesertaan masyarakat menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan.
“Kami berterima kasih kepada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan atas saran dan arahannya. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS di Kabupaten Solok. Pelayanan kesehatan yang optimal adalah hak semua masyarakat, dan kami berkomitmen untuk mencapainya,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Inda Deryannde Hasman, menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat capaian UHC.
Menurutnya, pencapaian target 95% UHC pada 2025 memerlukan kerja sama yang erat dan dukungan dari semua pihak.
“Kami mengapresiasi langkah Pemkab Solok dalam mendukung program JKN-KIS. Dengan sinergi yang baik, kendala yang ada dapat kita atasi bersama demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Inda.
Diskusi berlangsung konstruktif, di mana BPJS Kesehatan dan Pemkab Solok sepakat untuk terus berkoordinasi dan berkolaborasi.
Smeentara, rekomendasi dari pertemuan ini akan dijadikan acuan dalam mempercepat pencapaian UHC di Kabupaten Solok.
(BY)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
