TOPSUMBAR – Istana Kepresidenan merespons hasil dua survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama masa kerja.
Survei yang dilakukan Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masing-masing sebesar 80,9 persen dan 79,3 persen.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan pemerintah tidak akan terlena dengan hasil survei tersebut.
“Kami tidak akan pernah puas dan tidak akan terlena dengan pencapaian ini,” tegas Yusuf dikutip dari Tempo.co pada Rabu (29/1/2025).
Menurutnya, pemerintah berkomitmen terus meningkatkan koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Setiap kebijakan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Yusuf mengklaim, angka yang tinggi dalam survei tersebut mencerminkan dukungan publik terhadap kebijakan yang telah diambil, termasuk program prioritas seperti makan bergizi gratis dan bantuan sosial.
“Ini menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa survei yang dilakukan pihaknya menunjukkan 79,3 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
“Dari angka tersebut, yang menyatakan sangat puas mencapai 13,5 persen, sementara yang cukup puas sebesar 65,8 persen,” ungkap Burhanuddin dalam rilis survei yang dilakukan secara daring pada Senin (27/1/2025).
Hasil serupa juga ditemukan Litbang Kompas, yang mencatat tingkat kepuasan mencapai 80,9 persen.
Faktor utama yang mempengaruhi hasil tersebut adalah program bansos serta makan bergizi gratis yang dinilai memberikan dampak instan bagi masyarakat.
Namun, tidak semua pihak memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memberikan rapor merah dengan nilai rata-rata hanya 5 dari 10 untuk Presiden Prabowo Subianto, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh nilai 3 dari 10.
Selain itu, Celios juga mengandalkan survei berbasis expert judgment yang melibatkan 95 jurnalis dari 44 media nasional untuk menilai kinerja kabinet.
Para panelis memiliki akses langsung dalam memantau dan menganalisis kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Amnesty International Indonesia juga memberikan kartu kuning kepada pemerintah terkait kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai memburuk dalam periode tersebut.
Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid, menyebut bahwa sejumlah kebijakan dan pernyataan pejabat publik justru melegitimasi berbagai pelanggaran HAM.
“Pada beberapa aspek, kemunduran HAM selama 100 hari pemerintahan ini sangat terlihat,” ungkap Usman.
Salah satu contohnya, menurut dia, adalah pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang dinilai memperburuk situasi di bidang HAM.
Meski terdapat beragam tanggapan dan penilaian dari berbagai pihak, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bekerja demi menciptakan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
