TOPSUMBAR – Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap agar isu terkait pemecatan mendadak ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), khususnya yang melibatkan Neni Herlina, dapat diselesaikan secara transparan.
Puan menyatakan bahwa meskipun isu ini menjadi sorotan, evaluasi posisi Mendikti Saintek, Satryo S. Brodjonegoro adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Komisi X DPR yang akan mengawal masalah ini. Namun, terkait apakah evaluasi dilakukan atau tidak, itu adalah keputusan Presiden,” ujar Puan dikutip dari Parlementaria, Rabu (22/1/2025).
Diberitakan seblumnya, ratusan ASN dari Ditjen Dikti Kemdiktisaintek menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Neni Herlina yang diduga dilakukan secara tiba-tiba dan hanya dengan pengumuman lisan.
Oleh karena itu, Puan berharap agar permasalahan ini dapat diatasi dengan lebih jelas dan transparan.
“Kami dari DPR berharap agar setiap kejadian yang terjadi di Kementerian dapat ditindaklanjuti dengan transparansi, itu adalah ranah eksekutif,” tambah Puan.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi X yang bermitra dengan Kemdiktisaintek, akan terus mengawal dan menindaklanjuti masalah ini.
“Kami akan cermati dan tindak lanjuti sesuai dengan komisi terkait,” ujarnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
