Penyaluran Kredit UMKM Hanya 20 Persen, DPR RI Minta OJK Perbaiki Kebijakan Perbankan

TOPSUMBAR – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyoroti rendahnya penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang saat ini hanya mencakup sekitar 20 persen, padahal sektor UMKM memiliki kontribusi hingga 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Salah satu kendala utama UMKM adalah akses terhadap fasilitas kredit dari perbankan nasional. Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ungkap Hekal dikutip dari Parlementaria, Jumat (31/1/2025).

Legislator dari Partai Gerindra ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk mendukung tercapainya tujuan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sektor perbankan berperan penting dalam meningkatkan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Hekal juga menilai bahwa kemudahan akses kredit akan membantu pelaku UMKM menghindari pinjaman online ilegal yang menawarkan bunga tinggi.

Lebih lanjut, Hekal memberikan apresiasi terhadap program literasi keuangan yang telah dijalankan oleh OJK, namun ia mengusulkan agar program tersebut disusun dalam bentuk roadmap yang lebih terstruktur, untuk memastikan efektivitas dan koordinasi yang lebih baik antara kementerian, OJK, dan legislatif.

“Kementerian Keuangan, OJK, dan legislatif harus bekerja sama lebih erat untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam Asta Cita,” tambahnya.

Selain itu, Hekal juga mengapresiasi kinerja OJK di Jawa Tengah, terutama di Tegal, namun ia menekankan pentingnya pemetaan yang lebih tepat sasaran terhadap kelompok UMKM yang membutuhkan dukungan, terutama dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan efektivitas program di lapangan dan memberikan dampak positif bagi UMKM,” kata Hekal.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah pada November 2024 tercatat mencapai 49,3 persen, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Berikut beberapa kebijakan yang telah diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM antara lain:

• Kredit Melawan Rentenir, yang bertujuan mengurangi ketergantungan UMKM terhadap pinjaman berbunga tinggi.
• KUR Klaster dalam Ekosistem Digital, yang mempermudah akses pembiayaan serta mendorong digitalisasi UMKM.
• Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), untuk memastikan perlindungan bagi pelaku usaha dari praktik keuangan ilegal.

Kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tegal ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Mohamad Hekal, bersama dengan Wakil Ketua M. Hanif Dhakiri, dan sejumlah anggota Komisi XI lainnya, termasuk Harris Turino, Musthofa, Didik Haryadi, Kamrussamad, Imron Amin, Julie Sutrisno Laiskodat, Alamuddin Dimyati Rois, H.A. Junaidi Auly, dan Ahmad Najib Qodratullah.

(HR)