Pasokan Gas di Kepri Berkurang, Komisi VII DPR RI Minta Pemerintah Ekspor ke Singapura

TOPSUMBAR – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII DPR RI dan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kekurangan ini terjadi akibat penurunan produksi gas secara alami (natural decline).

“Kami akan menyampaikan kepada pemerintah perlunya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), khususnya untuk gas yang menjadi jatah pemerintah. Ini merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan,” ungkap Sugeng dikutip dari Parlementaria, Senin (27/1/2025).

Sugeng, politisi Fraksi Partai NasDem, juga menegaskan bahwa jika langkah-langkah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan gas, opsi impor bisa menjadi jalan terakhir.

“Kalau semua upaya sudah dilakukan tetapi masih belum memenuhi kebutuhan, maka impor bisa menjadi alternatif. Memang saat ini harga gas impor relatif mahal, terutama sejak konflik Ukraina, namun sebelum itu gas dari Amerika sangat murah. Kita akan mendiskusikan kemungkinan ini lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Perusahaan Gas Negara (PGN), SKK Migas, Dirjen Migas, dan pemerintah.

Diskusi ini bertujuan untuk membahas kuota gas khusus untuk Batam dan wilayah lainnya di Kepulauan Riau, termasuk melakukan proyeksi kebutuhan gas di masa mendatang.

“Nanti kita hitung bersama proyeksi kebutuhan dan langkah pemenuhannya. Karena memang ada potensi besar ke depan yang harus kita maksimalkan,” ujar Sugeng.

Selain itu, Sugeng mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali ekspor gas ke Singapura, terutama untuk memastikan kebutuhan gas dalam negeri dapat terpenuhi.

“Kita harus memprioritaskan kebutuhan domestik. Harga dan nilai keekonomian akan kita hitung bersama untuk memastikan kelayakan ekonomi, baik sebagai energi maupun bahan baku untuk industri petrokimia,” jelas Sugeng.

(HR)