Komisi II DPRD Sumbar Sampaikan Masalah HGU dan Infrastruktur Pertanian kepada Komisi IV DPR RI Cindy Monica

Komisi II DPRD Sumbar Sampaikan Masalah HGU dan Infrastruktur Pertanian kepada Komisi IV DPR RI Cindy Monica
Komisi II DPRD Sumbar Sampaikan Masalah HGU dan Infrastruktur Pertanian kepada Komisi IV DPR RI Cindy Monica

TOPSUMBAR – Tiga anggota Komisi II DPRD Sumatera Barat (Sumbar), yaitu Khaerudin Simanjuntak, Ade Putra, dan Varrel Oriano, menemui anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi NasDem, Cindy Monica Salsabila Setiawan, Selasa (21/1/2024).

Pertemuan yang berlangsung di ruang Fraksi NasDem DPR RI itu membahas berbagai persoalan strategis di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan di Sumbar.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khaerudin Simanjuntak, menyoroti masalah hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang mendekati masa berakhir.

Bacaan Lainnya

Ia meminta pemerintah pusat untuk dapat melakukan evaluasi agar masyarakat setempat tidak dirugikan.

“Kami mohon perhatian pemerintah pusat terkait dengan HGU yang bermasalah dan hampir habis masa berlakunya. Evaluasi ini sangat penting agar masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat yang lebih baik,” ujar Khaerudin.

Menanggapi permintaan tersebut, Cindy Monica menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi tersebut melalui Komisi IV DPR RI, yang memiliki mitra kerja dengan kementerian terkait.

“Kami di Fraksi NasDem DPR RI akan menyampaikan permintaan ini kepada kementerian terkait, baik dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Kami akan memastikan aspirasi masyarakat Sumbar mendapatkan perhatian serius dan berjalan sesuai harapan,” jelas Cindy, legislator asal daerah pemilihan Sumbar II.

Selain isu HGU, Cindy juga prihatin dengan kondisi infrastruktur pertanian di Sumbar.

Menurutnya, banyak irigasi dan bendungan yang rusak, sehingga menghambat sektor pertanian di daerah tersebut.

“Kondisi irigasi dan bendungan yang rusak ini sangat memprihatinkan. Ini menjadi perhatian kami di Komisi IV untuk mendorong percepatan perbaikan agar program swasembada pangan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, Sumbar pernah menjadi salah satu daerah dengan produksi beras terbaik di Indonesia. Namun, kerusakan infrastruktur pertanian menyebabkan penurunan drastis pada indeks pertanaman (IP).

“Dulu, Sumbar mampu mencapai indeks pertanaman (IP) hingga 400, namun sekarang turun menjadi IP 200 akibat masalah irigasi. Hal ini harus segera diatasi agar produksi beras petani kembali meningkat,” tambah Cindy.

Dengan adanya koordinasi tersebut, Komisi II DPRD Sumbar optimis permasalahan strategis di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan segera mendapatkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat Sumbar.

(HT)

Dapatkan update berita terbaru dari  Topsumbar. Mari bergabung di Facebook  Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel

Pos terkait