TOPSUMBAR – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi pada Rabu (15/1/2025).
Rombongan yang terdiri dari 28 pengurus FPK Provinsi, 12 pengurus FPK Kota Padang, serta 17 mahasiswa dari berbagai etnis diterima di Ruang Khusus I DPRD Sumbar dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.
Ketua FPK Sumbar, Otong Rosadi menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai etnis di Sumatera Barat guna menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari beragam etnis, termasuk Nias, Mandar, Papua, Pasundan, dan Mentawai, menyampaikan ide dan masukan demi meningkatkan rasa persatuan.
“Kami berharap negeri ini dapat dibangun bersama tanpa diskriminasi dan kebencian antar sesama, sehingga tercipta kebersamaan yang harmonis,” ujar Otong.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi memberikan apresiasi atas inisiatif FPK dalam mendorong persatuan dan persaudaraan.
Muhidi menekankan pentingnya kaderisasi untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai persatuan, seraya mengutip QS Annisa ayat 9 sebagai dasar moral untuk membangun tekad kebersamaan.
“Saya sangat menghargai upaya FPK dan paguyuban etnis yang turut berkontribusi dalam memajukan daerah. Saya berharap rencana kegiatan FPK dapat diajukan sehingga dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026,” kata Muhidi.
Audiensi juga menjadi momen bagi FPK untuk menyampaikan usulan seperti penghargaan bagi tokoh-tokoh pembauran melalui Pembauran Award serta rencana program “Harmoni Minangkabau App” dan “Bacarito Hikayat Nusantara.”
Pertemuan yang berlangsung dengan suasana hangat ini ditutup dengan penyerahan buku Lembaga Adat Nias (Lekanis) Padang kepada Ketua DPRD Sumbar.
Foto bersama antara pengurus FPK dan DPRD menjadi simbol komitmen untuk terus mempererat kerukunan antar etnis di Sumatera Barat.
“Kehadiran FPK adalah bukti nyata bahwa kebersamaan dan silaturahmi antaretnis dapat menjadi bagian dari ibadah, menjaga hubungan baik sesama manusia,” tutup Muhidi.
(HT)
