TOPSUMBAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah penghematan anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas dan operasional kantor.
Kebijakan ini selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa penghematan ini dilakukan untuk mendukung program efisiensi nasional yang digalakkan pemerintah.
“KPK turut berkomitmen melakukan berbagai langkah penghematan anggaran, terutama terkait perjalanan dinas dan operasional kantor,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
Menurut Tessa, pertemuan, pelatihan, serta sosialisasi akan lebih banyak digelar secara daring.
KPK juga berencana mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada di lingkungan gedung lembaga tersebut sebagai lokasi kegiatan internal.
“Untuk perjalanan dinas, kegiatan luar kota akan dilakukan secara selektif dengan skala prioritas dan pembatasan jumlah peserta,” imbuhnya.
Selain efisiensi perjalanan dinas, KPK juga mulai mengurangi pencetakan dokumen fisik dengan beralih ke arsip digital secara bertahap.
“Langkah ini termasuk upaya efisiensi pengelolaan fasilitas kerja di kantor atau gedung KPK,” jelas Tessa.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada penghematan, KPK tetap berkomitmen menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara efektif.
“Kami berharap efisiensi ini tidak hanya menjaga efektivitas kerja KPK, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat,” tambahnya.
Langkah serupa juga diterapkan oleh kementerian dan lembaga lainnya di bawah Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa belanja perjalanan dinas harus dipotong minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.
“Dengan memangkas perjalanan dinas setengahnya, kita bisa menghemat lebih dari Rp 20 triliun. Kalau dihitung, anggaran sebesar itu bisa digunakan memperbaiki ribuan gedung sekolah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Selain itu, Prabowo juga melarang pengadaan acara seremonial oleh kementerian dan lembaga pemerintah.
“Tidak ada lagi anggaran untuk upacara seremonial. Perayaan ulang tahun cukup di kantor, maksimal 15 orang, sisanya bisa ikut lewat video conference,” tegasnya.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan bahwa anggaran hasil penghematan ini akan dipertimbangkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Presiden ingin penerima manfaat program MBG diperluas agar lebih banyak masyarakat yang merasakan dampaknya,” ungkap Prasetyo.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
