TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya akurasi data dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Hal ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026, yang digelar di Ballroom Thamrin Nurdin, Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (30/1/2025).
“Kami minta setiap OPD memastikan data yang disiapkan lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Data yang akurat menjadi fondasi penting untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi.
Ia mencontohkan pertumbuhan sektor infrastruktur, termasuk pembangunan jalan yang meningkat setiap tahun dan berdampak langsung pada besarnya anggaran yang dibutuhkan.
Dengan pembaruan data yang konsisten, perencanaan anggaran dapat lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Mahyeldi juga menyebutkan bahwa negara-negara maju dapat menjalankan sistem perizinan dengan lebih tertib karena berbasis data yang andal.
Ia menekankan agar Sumatera Barat belajar dari pengalaman tersebut dan lebih disiplin dalam pengelolaan data.
“Ketika data yang digunakan tidak akurat, dampaknya bisa berupa kebijakan yang meleset dari kebutuhan masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Selain itu, Gubernur meminta para kepala OPD untuk memastikan validitas data dan aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta.
Langkah ini bertujuan memaksimalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Dana bagi hasil dan alokasi dana transfer daerah bergantung pada data yang valid. Kita butuh data yang akurat, terutama terkait penerimaan pajak daerah serta kinerja fiskal,” tambahnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, dalam diskusi tersebut mengakui bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumbar masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pendapatan transfer mencapai 54,68 persen dari total APBD. Ini menunjukkan pentingnya memastikan data yang valid agar alokasi transfer dari pusat lebih optimal,” jelas Rosail.
Menurutnya, komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan data yang bersumber dari berbagai instansi, termasuk BPS dan kementerian terkait.
Oleh karena itu, jadwal dan proses penyampaian data juga harus diperhatikan secara ketat agar tidak menghambat perhitungan transfer dana ke daerah.
FGD yang berlangsung selama satu hari ini turut dihadiri oleh Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumbar Budi Lesmana, perwakilan BPS Sumbar Eri Mardison, serta pejabat dari Ditjen Pajak dan Kantor Bea Cukai Teluk Bayur.
(adpsb/cen)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Facebook Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel
