TOPSUMBAR – Sebagai bagian dari rangkaian Focus Group Discussion (FGD) Tematik Penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah (KDH) terpilih periode 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok kembali menggelar diskusi tematik pada Rabu (22/1/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Akmal Room Bappeda ini mengangkat dua tema utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan serta ketertiban umum demi pelayanan publik yang berkualitas, serta ketahanan adat, agama, dan kebudayaan menuju Kota Madani. Diskusi ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Solok, Dr. Desmon.
Dalam pembukaan, Dr. Desmon menekankan pentingnya kebijakan kependudukan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
“Laju pertumbuhan penduduk Kota Solok tertinggi di Sumatera Barat, yakni di atas 2,14 persen. Ini harus menjadi perhatian bersama dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti urgensi reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, M.Si, dalam pemaparannya, menekankan pentingnya mengurangi ego sektoral dalam pengambilan keputusan serta kerja sama lintas sektor.
Ia juga menekankan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi yang harus mendapat perhatian serius, mulai dari tata laksana hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) harus diselesaikan dalam seratus hari pertama pemerintahan KDH terpilih,” tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bitel, SH, MM, mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen ASN.
“Salah satu langkah yang akan segera dilakukan adalah validasi data ASN, termasuk riwayat jabatan, pengembangan kompetensi, serta rekam jejak lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, Novirna Hendayani, SE, Akt, M.Si, memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi Kota Solok, termasuk kewajiban pembayaran utang sebesar Rp25 miliar per tahun serta rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).
Ia juga menyoroti belum efektifnya pungutan pajak barang dan jasa tertentu serta kecenderungan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Pada sesi kedua setelah istirahat siang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Zulkarnaini, AP, M.Si, menegaskan bahwa penegakan hukum dan peraturan daerah harus berjalan berkeadilan guna menciptakan stabilitas daerah.
“Dalam program seratus hari ke depan, kami akan melakukan penertiban dan penegakan hukum untuk mewujudkan Kota Solok yang tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Heppy Dharmawan, SS, M.Si, mengungkapkan rencana pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis digital.
Pihaknya akan membangun super apps, memasang CCTV di area publik, serta merealisasikan digitalisasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan perdagangan sesuai dengan visi KDH terpilih.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Milda Murniati, S.Pd, menyampaikan bahwa kebudayaan menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Solok.
Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan di daerah tersebut.
“Kami juga mengusulkan Kelurahan VI Suku dan Kelurahan IX Korong sebagai kampung budaya untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang mulai terkikis,” jelasnya.
Sebagai penutup, Kepala Bappeda Kota Solok, Dr. Desmon, menyampaikan bahwa hasil FGD ini akan ditindaklanjuti dalam perencanaan lebih lanjut oleh tim Bappeda dan staf ahli.
“Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana aksi yang akan dibahas lebih lanjut pada Jumat (24/1/2025),” pungkasnya.
(GRA)
