Baru Tiga Bulan Menjabat, Mendikti Prof. Satryo Sudah 2 Kali Didemo

TOPSUMBAR – Baru tiga bulan menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro harus menghadapi dua masalah besar yang menarik perhatian publik.

Prof. Satryo, yang dilantik pada 21 Oktober 2024 lalu, memimpin kementerian baru hasil pemisahan dari Kemendikbud Ristek.

Namun, masa jabatan singkatnya telah diwarnai dua aksi demonstrasi, termasuk dari pegawai kementeriannya sendiri.

1. Protes Tukin Dosen ASN Tidak Cair

Pada 6 Januari 2025 lalu, Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendikti Saintek.

Mereka melayangkan 60 karangan bunga sebagai simbol kekecewaan atas ketidakjelasan pencairan tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen ASN.

“Kami merasa diabaikan. Sejak menerima SK ASN, pegawai lain di kementerian ini langsung mendapatkan tukin, sementara kami tidak,” ujar Anggun Gunawan, Koordinator ADAKSI, seperti dikutip dari Kompas pada Senin (20/1/2025).

Menurut Anggun, ADAKSI telah berjuang sejak lama agar hak ini terpenuhi. Setelah beberapa audiensi dengan Dirjen Dikti dan pertemuan dengan Komisi X DPR, harapan sempat muncul melalui Kepmendikbud Nomor 447 Tahun 2024.

Namun, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Prof. Togar Simatupang, bahwa tukin tidak akan cair pada 2025, mengecewakan banyak pihak.

“Janji ini sudah lima tahun bergulir. Tidak ada alasan untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan,” tambah Anggun.

2. Pegawai Kemendikti Tuding Mendikti Sewenang-wenang

Pada 20 Januari 2025 kemarin, pegawai Kemendikti Saintek juga melakukan aksi protes di depan kantor kementerian.

Mereka membawa sejumlah spanduk bertuliskan kritik tajam terhadap Mendikti, seperti “Kami ASN, dibayar negara, bukan babu keluarga!” dan “Institusi negara, bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!”

Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek, Suwitno, menyebut pergantian jabatan yang dilakukan setelah Satryo menjabat dilakukan secara tidak adil.

“Pergantian dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan, tidak fair, dan tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Selain itu, Suwitno juga menyoroti kasus pemecatan sepihak terhadap Neni Herlina, seorang ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga kementerian.

“Kalau ada kesalahan, seharusnya ada proses disiplin yang jelas. Tapi ini langsung dipecat tanpa prosedur, bahkan diusir,” ungkap Suwitno.

Kondisi ini memunculkan berbagai kritik terhadap tata kelola di kementerian baru tersebut.

Banyak pihak mendesak agar Mendikti Saintek segera melakukan evaluasi internal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Sementara itu, pihak Istana belum memberikan pernyataan lebih jauh terkait permasalahan ini.

Namun, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyebut bahwa pihaknya masih menunggu hasil dialog internal yang akan dilakukan di Kementerian.

“Mari kita tunggu saja hasil dialog yang akan dilakukan di internal kementerian,” ujarnya.

(HR)