Arif Rahman Ingatkan Menteri Kehutanan untuk Tidak Asal Jalankan Program Swasembada Pangan

Arif Rahman Ingatkan Menteri Kehutanan untuk Tidak Asal Jalankan Program Swasembada Pangan
Arif Rahman Ingatkan Menteri Kehutanan untuk Tidak Asal Jalankan Program Swasembada Pangan

TOPSUMBAR – Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni agar berhati-hati dalam menerjemahkan niat baik Presiden Prabowo Subianto terkait Program Swasembada Pangan.

Menurutnya, ketahanan pangan adalah salah satu poin utama Astacita Presiden Prabowo yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia jika direncanakan dengan matang.

Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi program yang kurang terencana dapat berujung pada bencana ekologis yang mengancam kehidupan manusia.

Bacaan Lainnya

“Kami mendukung penuh Astacita Presiden yang bertujuan mulia untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi, niat ini harus didukung oleh perencanaan yang matang agar tidak berbalik menjadi bencana besar,” kata Arif Rahman dikutip dari Parlementaria pada Rabu (15/1/2025).

Arif juga menyoroti sejumlah langkah diplomasi Presiden Prabowo, seperti pertemuannya dengan Raja Charles di Inggris dan partisipasinya dalam Forum G20 di Brasil, di mana isu pelestarian hutan dan deforestasi menjadi perhatian utama.

Pada KTT G20 di Brasil pada 19 November 2024 lalu, Presiden menegaskan pentingnya peran hutan Indonesia dalam menjaga stabilitas suhu global.

Menanggapi rencana Menteri Kehutanan untuk membuka lahan seluas 20 juta hektare guna mendukung ketahanan pangan dan energi, Arif menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi risiko tinggi yang ditimbulkan.

“Saya mengingatkan Menteri Kehutanan agar tidak sembarangan dalam merancang program penyediaan lahan, terutama jika itu diambil dari cadangan hutan. Jangan sampai niat baik Presiden malah diterjemahkan secara instan tanpa kajian yang mendalam, karena salah urus bisa membawa dampak buruk bagi bangsa kita,” tegasnya.

Arif mengacu pada data dari Global Forest Watch yang mencatat bahwa Indonesia telah kehilangan lebih dari 85% tutupan hutannya sejak 2001.

Provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah menjadi penyumbang deforestasi terbesar, dengan akumulasi kehilangan hutan mencapai sekitar 15,77 juta hektare.

“Jika lahan 20 juta hektare ini diambil dari cadangan hutan, maka akan terjadi pembabatan hutan baru yang bertentangan dengan komitmen Presiden. Padahal, beliau telah menyampaikan pentingnya pelestarian hutan dalam berbagai forum internasional,” tambah Arif.

Ia juga mengusulkan agar program ketahanan pangan difokuskan pada pemanfaatan lahan tidur atau lahan tidak terurus yang sudah ada, daripada mengorbankan cadangan hutan.

“Solusi yang bijak adalah memanfaatkan lahan-lahan terlantar tanpa merusak cadangan hutan. Ini penting untuk menjaga lingkungan kita, baik di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.

(HR)

Dapatkan update berita terbaru dari  Topsumbar. Mari bergabung di Facebook  Topsumbar News Update, caranya klik link https://facebook.com/updatetopmedia kemudian ikuti. Anda harus instal aplikasi Facebook terlebih dulu di ponsel

Pos terkait