TOPSUMBAR – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus bunuh diri yang dipicu oleh jeratan pinjaman online (pinjol).
Ia menilai, hingga saat ini belum ada komitmen nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga berdampak buruk pada negara.
“Pinjol ini bukan lagi sekadar masalah finansial. Dampaknya telah merusak berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya karena terjebak pinjol,” ujar Cucun dikutip dari Parlementaria pada Kamis (19/12/2024).
Cucun mengaku heran mengapa besarnya dampak buruk pinjol belum memicu tindakan tegas dari pembuat kebijakan.
Ia mengkritik kurangnya terobosan dalam pemberantasan pinjol ilegal yang terus meresahkan masyarakat.
“Regulator tampaknya belum menunjukkan political will untuk memberantas pinjol secara tegas. Padahal, banyak nyawa melayang akibat jeratan pinjol ini. Seharusnya ini menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum agar lebih peduli terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Per 29 Oktober 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 97 perusahaan pinjol legal yang terdaftar dan memiliki izin.
Namun, meskipun pemerintah telah menutup banyak situs pinjol ilegal, layanan pinjaman dengan bunga tinggi tetap marak di tengah masyarakat.
Menurut Cucun, kurangnya akses terhadap pinjaman atau kredit yang sehat menjadi alasan utama masyarakat memilih pinjol karena kemudahan persyaratannya.
Sayangnya, hal ini sering berujung pada masalah baru akibat bunga yang tidak masuk akal.
“Pinjol dianggap jalan pintas untuk mendapatkan uang karena proses pencairannya mudah. Namun, dampaknya sering diabaikan, terutama beban bunga tinggi yang menyulitkan masyarakat,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat II itu.
Sebagai pimpinan DPR di bidang kesejahteraan masyarakat, Cucun meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pinjol dari akar hingga dampaknya di masyarakat.
“Negara harus memastikan kesejahteraan rakyat terjamin, baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan begitu, fenomena pinjol dapat diminimalisir. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyedia pinjol ilegal juga harus lebih tegas. Pinjol telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan bangsa, bahkan mengancam nyawa rakyat,” tegasnya.
Statistik Fintech Lending OJK 2023 menunjukkan, mayoritas nasabah pinjol berasal dari generasi muda, terutama kelompok usia 19-34 tahun.
Generasi Z dan Milenial tercatat sebagai penerima terbesar kredit pinjol dengan kontribusi 54,06 persen, atau setara dengan Rp 27,1 triliun.
Cucun menilai kurangnya literasi tentang dampak negatif pinjol menjadi salah satu penyebab utama generasi muda mudah terjerat.
“Ini menjadi tugas kita bersama untuk melindungi generasi penerus bangsa dari jebakan pinjol dan judi online,” katanya.
Cucun juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjol dan judi online.
Dalam beberapa hari terakhir, ia bersama OJK melakukan sosialisasi di daerah pemilihannya, Kabupaten Bandung, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus menyediakan informasi tentang tempat pengaduan bagi korban pinjol.
“Kami bekerja sama dengan OJK untuk terus menyosialisasikan bahaya pinjol ilegal dan judi online. Kami juga memberikan informasi tentang langkah yang bisa diambil jika masyarakat menjadi korban,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi ini bertepatan dengan deklarasi gerakan pemberantasan pinjol dan judi online yang diinisiasi oleh Forum Merah Putih di Kabupaten Bandung.
Cucun mengapresiasi gerakan tersebut dan menilai peran aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan masalah ini.
“Semangat masyarakat untuk melawan pinjol dan judi online adalah kunci keberhasilan pemberantasan dua ancaman ini,” tutupnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
