TOPSUMBAR – Wacana yang mengemuka untuk menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali memicu kontroversi di ruang publik.
Ide tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi institusi keamanan yang telah dijalankan sejak era reformasi.
Praktisi hukum Pitra Nasution, S.H., M.H., menegaskan bahwa usulan tersebut bersifat ahistoris dan berpotensi menghambat kemajuan yang telah dicapai Polri dalam membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, posisi Polri sebagai institusi independen di bawah Presiden adalah salah satu hasil utama reformasi dan harus dipertahankan.
“Hasil survei menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan bukti nyata keberhasilan reformasi yang telah dilaksanakan. Memindahkan Polri ke bawah Kemendagri atau TNI hanya akan merusak independensi dan profesionalisme yang selama ini dijaga,” ungkap Pitra.
Ia juga menyoroti potensi bahaya dari kembalinya intervensi politik dalam institusi penegakan hukum jika Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI.
Sebagai institusi sipil bersenjata, Polri dirancang untuk melayani masyarakat tanpa terpengaruh kepentingan politik tertentu.
“Kita sudah belajar dari sejarah bahwa tumpang tindih fungsi keamanan sipil dan militer sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut akan membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan instabilitas,” lanjutnya.
Pitra mengingatkan bahwa reformasi institusi keamanan, termasuk Polri, merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak boleh dikorbankan.
Supremasi hukum yang telah dibangun selama ini, menurutnya, dapat terganggu jika Polri tidak lagi menjadi institusi independen.
“Kepercayaan publik terhadap Polri adalah hasil kerja keras yang tidak boleh disia-siakan. Mengubah struktur yang sudah berjalan baik justru akan mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum, Pitra mengajak publik untuk menolak wacana tersebut.
Ia menilai bahwa mempertahankan Polri di bawah kendali Presiden adalah pilihan terbaik untuk menjamin netralitas, profesionalisme, dan keberlanjutan reformasi.
“Wacana ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita perjuangkan. Reformasi yang sudah membawa kemajuan tidak boleh dihancurkan oleh ide-ide yang bertolak belakang dengan semangat pembaruan,” pungkasnya.
(Riko)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
