Temui Presiden RI, Pimpinan DPR RI Bahas Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TOPSUMBAR – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan sejumlah pimpinan DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

Dalam pertemuan ini, mereka membahas aspirasi masyarakat terkait rencana penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada Januari 2025 mendatang sesuai dalam amanat undang-undang.

Pada pertemuan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa penerapan tarif PPN 12 persen akan dilakukan secara selektif.

Namun, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan pelayanan umum tetap akan dikecualikan dari PPN.

“PPN akan tetap diberlakukan sesuai jadwal undang-undang pada 1 Januari 2025, tetapi penerapannya akan selektif pada beberapa komoditas. Kebijakan ini terutama menyasar barang-barang mewah, baik produksi dalam negeri maupun impor, sehingga beban pajak hanya dikenakan kepada konsumen barang mewah,” ujar Misbakhun.

Misbakhun menambahkan bahwa pemerintah sedang mengkaji penerapan struktur tarif PPN yang tidak seragam. Meski demikian, ia memastikan barang kebutuhan dasar dan jasa vital akan tetap bebas dari PPN.

“Ruang lingkup kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan pelayanan umum yang bersifat esensial tetap tidak akan dikenakan PPN. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah merespons usulan DPR terkait kemungkinan penyesuaian tarif PPN, khususnya untuk kebutuhan dasar.

Ia menyebutkan bahwa Presiden akan segera menginstruksikan rapat dengan para menteri untuk membahas usulan tersebut.

“Presiden menyatakan akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri terkait untuk mengkaji masukan dari masyarakat dan DPR mengenai penyesuaian beberapa tarif pajak, termasuk kemungkinan penurunan PPN untuk kebutuhan pokok,” tutur Sufmi Dasco.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan pentingnya dialog yang responsif antara pemerintah dan DPR.

Ia memuji langkah cepat Presiden dalam merespons aspirasi masyarakat.

“Proses ini menunjukkan budaya baru yang dikembangkan Presiden bersama DPR, di mana masukan dari masyarakat, terutama yang disampaikan DPR, ditanggapi dengan cepat untuk kepentingan bersama,” ujar Prasetyo Hadi.

(HR)