Inspektorat Padang Panjang Sosialisasikan Antikorupsi dalam Perencanaan Anggaran

Inspektorat Padang Panjang Sosialisasikan Antikorupsi dalam Perencanaan Anggaran
Inspektorat Padang Panjang Sosialisasikan Antikorupsi dalam Perencanaan Anggaran

TOPSUMBAR – Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Inspektorat menyelenggarakan Sosialisasi Antikorupsi dalam Perencanaan Anggaran, Kamis (19/12/2024), di Ruang Rapat Lantai III Bappeda.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, yang hadir dalam acara tersebut, menyoroti langkah strategis yang perlu diambil dalam perencanaan anggaran tahun 2025.

Bacaan Lainnya

“Kita memasuki awal tahun dengan fokus pada dua agenda utama, yaitu penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD yang akan mulai disusun enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Selain itu, proses ini juga mengacu pada RKPD dan Renja masing-masing OPD,” ungkap Sonny dikutip dari laman kominfo Padang Panjang pada Sabtu (21/12/2024).

Sonny menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam merancang program kerja. Ia juga menyoroti kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran tahun ini, yang hingga 10 Desember baru mencapai 80,10 persen.

“Fenomena ini menjadi tantangan tahunan. Namun, melalui sosialisasi ini, saya berharap komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan semakin kuat,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Padang Panjang, Dr. Syahril, M.H, CGCAE, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penyusunan anggaran yang bebas dari praktik korupsi.

“Sosialisasi ini diikuti oleh sekretaris dan perencana fungsional dari seluruh OPD. Kami berharap mereka dapat meningkatkan komitmen dalam menyusun anggaran yang akuntabel dan transparan,” ujar Syahril.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

“Ada beberapa indikator dalam MCP yang harus dipenuhi, salah satunya adalah komitmen terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,” jelasnya.

Dengan sosialisasi ini, Pemerintah Kota Padang Panjang berharap mampu meningkatkan kesadaran semua pihak untuk menjaga integritas, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

(AL)

Dapatkan update berita terbaru dari  Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram  Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel

Pos terkait