Gubernur Sumbar Bangga atas Capaian Pemko Payakumbuh Sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi

TOPSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Mahyeldi mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan tersebut dan menilai hal ini sebagai hasil nyata dari upaya serius yang dilakukan oleh Pemko Payakumbuh.

“Alhamdulillah, apa yang selama ini sering kita sampaikan tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemko Payakumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (14/12/2024).

Kota Payakumbuh menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang dipilih sebagai percontohan antikorupsi oleh KPK.
Tiga daerah lainnya adalah Kota Surakarta di Jawa Tengah, Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Badung di Bali.

Gubernur Mahyeldi berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi 18 kabupaten/kota lain di Sumatera Barat untuk mengikuti langkah serupa dalam menerapkan kebijakan berbasis integritas dan semangat antikorupsi.

“Semoga semangat ini bisa menyebar ke seluruh kabupaten dan kota lainnya di Sumbar, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi karakter utama di provinsi kita,” tambahnya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, mengatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh pihak, termasuk dukungan Gubernur Sumbar, jajaran Forkopimda, dan masyarakat Kota Payakumbuh.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari jajaran Pemko, Forkopimda, hingga masyarakat Kota Payakumbuh. Tanpa kolaborasi ini, pencapaian seperti ini tidak mungkin terjadi,” ujar Suprayitno.

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, budaya antikorupsi harus terus ditanamkan di seluruh lapisan pemerintahan.

“Ke depan, kita ingin menjadikan perilaku antikorupsi sebagai budaya yang melekat pada setiap penyelenggara negara. Ini adalah tekad kami untuk terus maju,” tutupnya.

(TON)