DPR RI dan Kemenag Sepakati Tambahan Anggaran Rp50 Miliar untuk Persiapan Haji 2026

TOPSUMBAR – Komisi III DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati penambahan anggaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Hal ini disepakati dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kemenag pada Rabu, 4 Desember 2024 di Gedung Nusantara II.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa anggaran untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang sebesar Rp50 miliar.

Dengan adanya tambahan tersebut, total anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia mencapai Rp179 miliar.

“Setelah melalui dua kali skors, kami akhirnya menyetujui penambahan Rp50 miliar yang diambil dari hasil penyisiran anggaran internal Kemenag,” ujar Abdul Fikri Faqih, Anggota Komisi VIII DPR RI.

Abdul Fikri, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX, menegaskan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 yang akan sepenuhnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH).

Dalam rapat tersebut, Fikri turut mengapresiasi rapat pembahasan anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang berlangsung hingga dini hari.

Menurutnya, hal ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti amanat Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan haji 2025 lebih baik, sekaligus memastikan kesiapan BPH dalam mengelola ibadah haji secara penuh pada tahun 2026 mendatang.

Sementara itu, untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, anggaran masih akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Namun, mulai 2026, seluruh persiapan dan pelaksanaan ibadah haji akan menjadi tanggung jawab penuh BPH.

Komisi VIII DPR RI juga mendesak Kementerian Agama dan BPH segera menyusun rincian anggaran serta menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) terkait peran BPH.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar regulasi lebih lanjut, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun revisi undang-undang yang relevan.

(HR)