TOPSUMBAR – Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, memberikan kritik tajam terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang mewah menjadi 12 persen mulai Januari 2025.
Ia menilai kebijakan ini berisiko menimbulkan dampak domino yang besar, terutama bagi sektor UMKM, industri, dan pariwisata yang saat ini masih berjuang di tengah perlambatan ekonomi.
“Industri dan UMKM kita saat ini sedang tidak dalam kondisi prima. Banyak perusahaan, seperti Sritex dan Pan Brothers, sudah berada di ambang krisis,” ujar Hatta dikutip dari parlementaria pada Selasa, 10 Desember 2024.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih bijak dalam mengambil keputusan ini karena UMKM merupakan pemasok utama bagi banyak sektor industri.
Politisi dari Fraksi PAN tersebut menambahkan bahwa kebijakan ini dapat semakin memberatkan UMKM yang sudah tertekan akibat meningkatnya biaya produksi dan melambatnya daya beli masyarakat.
“Kami tidak menolak, tetapi waktu penerapannya tidak tepat. Saat ini daya beli masyarakat sedang melemah,” ungkapnya.
Risiko Efek Domino
Hatta juga mengingatkan potensi efek berantai yang dapat timbul akibat kebijakan ini.
Jika industri dan UMKM semakin tertekan, dampaknya bisa meluas ke sektor tenaga kerja, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.
“Industri padat karya, seperti tekstil, sangat rentan terhadap kebijakan ini. Jangan sampai hal ini memicu gelombang PHK besar-besaran,” tegasnya.
Ia turut menyoroti sektor properti yang juga berpotensi terdampak.
Menurutnya, definisi barang mewah yang ambigu dapat memukul industri pengembang properti serta pekerja di sektor konstruksi.
“Jika pengembang properti terpukul, banyak tukang yang kehilangan pekerjaan, dan anak muda yang ingin membeli rumah juga akan kesulitan. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Hatta menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam merancang strategi peningkatan pendapatan negara agar tidak justru memperburuk stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketimpangan sosial.
“Kita masih tertinggal jauh dari negara-negara maju. Kebijakan seperti ini, jika tidak hati-hati, bisa memperparah kondisi ekonomi masyarakat,” katanya.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar beban kenaikan pajak difokuskan pada sektor-sektor yang telah stabil dan memiliki daya saing global.
Selain itu, Hatta menyarankan agar pemerintah memberikan insentif atau kebijakan afirmatif bagi sektor yang rentan terdampak kebijakan tersebut.
“Dibutuhkan langkah strategis untuk memastikan kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi sektor industri, UMKM, dan masyarakat luas,” tutup Hatta.
Diketahui, rencana kenaikan PPN ini telah memicu diskusi luas di berbagai kalangan.
Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak memberatkan masyarakat.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
