TOPSUMBAR – Kasus penembakan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari, oleh rekannya Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Solok Selatan, Dadang Iskandar, diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal.
Dadang dikabarkan merasa terganggu setelah korban mengungkap praktik penambangan ilegal yang dilindunginya.
Terkait hal ini, anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penambangan Ilegal.
Abdullah menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna memberantas tambang ilegal yang kian meresahkan.
“Ketika Satgas ini dibentuk, Kementerian ESDM, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung harus bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu memberantas penambangan ilegal,” ujar Abdullah dikutip dari Parlementaria pada Kamis, 28 November 2024.
Politisi dari Fraksi PKB itu mengungkapkan bahwa praktik Penambangan Tanpa Izin (PETI) telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 3,5 triliun sepanjang 2022. Lebih parahnya, kerugian ini terus meningkat setiap tahun.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti keterlibatan oknum aparat dan birokrat dalam melindungi aktivitas ilegal tersebut, meskipun ada pula yang berani menindak tegas.
“Kasus seperti di Solok Selatan ini menunjukkan pentingnya Satgas lintas sektor untuk mencegah konflik internal di tubuh aparat,” tegasnya.
Menurutnya, tambang ilegal tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
Ia menyebut banyaknya bencana alam, seperti longsor dan banjir, yang dipicu oleh aktivitas tambang ilegal.
Sementara itu, konflik horizontal di masyarakat akibat perebutan lahan tambang juga turut mengancam ketahanan nasional.
“Kerusakan lingkungan dan konflik sosial ini lambat laun akan melemahkan ketahanan nasional. Presiden Prabowo pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi karena bertentangan dengan visi beliau untuk memperkuat Indonesia,” imbuh Abdullah.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jika Satgas dibentuk, seluruh pemangku kepentingan harus menanggalkan ego sektoral dan mengutamakan visi nasional.
“Kolaborasi adalah kunci. Semua pihak harus mendukung visi Presiden Prabowo untuk menuntaskan masalah tambang ilegal ini,” pungkasnya.
(HR)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
