TOPSUMBAR – Banjir bandang menerjang beberapa nagari di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin malam, 11 November 2024.
Hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan yang menyebabkan aliran Sungai Batang Sumpu dan Batang Ombilin meluap, sehingga berdampak pada rumah warga dan lahan pertanian.
“Curah hujan yang tinggi membuat aliran sungai meluap, menyebabkan banjir bandang di sejumlah nagari,” ungkap Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sijunjung, Meifrizon, pada Selasa 12 November 2024.
Ia menjelaskan bahwa tim pemda segera meninjau lokasi terdampak, salah satunya di Nagari Maganti, yang hingga saat ini masih ada rumah terendam dan bahkan beberapa rumah rusak berat.
“Selain rumah, puluhan hektare lahan pertanian warga rusak akibat banjir,” tambahnya.
Tercatat ada enam nagari yang terkena dampak paling parah, yaitu Nagari Unggan, Silantai, Maganti, Sumpur Kudus Induk, Sumpur Kudus Selatan, dan Sisawah.
“Petugas kami terus melakukan pendataan, dan bantuan segera kami salurkan ke masyarakat terdampak,” tambahnya.
Meski cuaca sudah membaik, ia meminta warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
“Kondisi sekarang tidak lagi hujan, namun kami tetap siaga untuk antisipasi,” ujarnya.
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang yang sebelumnya melakukan apel siaga bencana pada 29 Oktober 2024, belum memberikan tanggapan terkait respons dan langkah penanganan banjir di Sijunjung.
Situasi ini memicu perhatian Ketua Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sumbar sekaligus Penasehat Laskar Merah Putih Markas Cabang Padang, Peter Prayuda, yang menyoroti keterlambatan respons dari pihak BWSS V Padang.
“Kami dari organisasi kewartawanan di Sumatera Barat sudah mengirim surat permohonan audiensi kepada Kepala Balai BWSS V Padang yang baru, Naryo Widodo, pada 18 Oktober 2024. Tujuannya untuk memperkuat koordinasi demi respons cepat dalam situasi mendesak,” ujar Peter pada Rabu, 13 November 2024.
Menurut Peter, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan Informasi (Si Malin) BWSS V Padang yang biasanya menjadi jalur komunikasi resmi, memerlukan waktu sekitar tujuh hari untuk mendapat balasan, yang dinilai terlalu lama dalam keadaan darurat.
“Lewat aplikasi Si Malin, responsnya cukup lama; untuk situasi darurat, ini tentu tidak memadai,” tegasnya.
Peter menjelaskan bahwa surat permohonan audiensi tersebut sudah diterima bagian Tata Usaha, Vidhi Bhuana, namun hingga kini belum ada tindak lanjut meskipun pihaknya sudah berupaya menghubungi melalui telepon dan WhatsApp.
“Namun, hingga saat ini kami belum menerima respons, meskipun berbagai upaya komunikasi telah dilakukan,” ujar Peter.
Peter menyampaikan harapannya agar koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan di masa mendatang.
“Kerja sama yang efektif seperti sebelumnya sangat diperlukan, terutama dalam situasi darurat bencana seperti ini,” tutup Peter.
(Riko)
Dapatkan update berita terbaru dari Topsumbar. Mari bergabung di Grup Telegram Topsumbar News Update, caranya klik link https://t.me/topsumbar kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel
